Salah satu hal yang bisa kita pelajari dari berbagai Pilkada sebelumnya adalah bahwa demokrasi di Indonesia masih sangat rapuh. Di atas kertas, kita memiliki undang-undang dan peraturan yang sangat ketat. Namun di lapangan, sering kali aturan tersebut dilanggar atau diabaikan begitu saja. Pelanggaran ini bukan hanya soal melibatkan ASN dalam kampanye, tetapi juga soal penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Hal ini tidak bisa terus dibiarkan.
Jika kita ingin demokrasi kita terus bertahan, kita harus mulai dari diri kita sendiri. ASN harus diberi pendidikan dan pelatihan yang lebih mendalam tentang pentingnya netralitas. Sanksi yang tegas juga harus diberikan kepada mereka yang melanggar aturan. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga pengawas seperti Bawaslu harus diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.
Penutup: Menjaga Asa Demokrasi
Di tengah riuh rendah Pilkada 2024, kita harus selalu ingat bahwa demokrasi adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah, bukan pula milik ASN. Demokrasi adalah proses di mana setiap suara memiliki arti, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa tekanan atau intervensi. Instansi pemerintah harus berdiri di tengah, menjaga agar proses ini berjalan dengan adil dan jujur.
Ketika lembaga-lembaga negara digunakan untuk kepentingan politik praktis, kita tidak hanya mengkhianati pemilih, tetapi juga mengkhianati masa depan demokrasi itu sendiri. Pilkada adalah kesempatan untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan di tingkat lokal, dan hal ini hanya mungkin terjadi jika kita menjaga netralitas, integritas, dan keadilan di setiap prosesnya.
Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga demokrasi. Dan ini bukan tugas yang ringan, tetapi tugas yang penting. Jika kita mampu menjaga integritas lembaga pemerintah dalam Pilkada, kita telah mengambil langkah besar untuk menjaga masa depan demokrasi kita. Bagaimanapun, seperti kata pepatah: "Kekuasaan harus diawasi, bukan dirayakan."
