Apa Itu Kleptokrasi dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Dalam buku Guns, Germs, and Steel, Jared Diamond mengajukan sebuah pertanyaan mendasar: mengapa beberapa masyarakat berkembang pesat sementara yang lain tertinggal?

Di balik jawaban mengenai perkembangan peradaban, terdapat suatu aspek yang sering kali terlupakan: penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis. Di sinilah konsep kleptokrasi memainkan perannya.

Kleptokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana para pemimpin menggunakan kekuasaan politik untuk mencuri kekayaan publik untuk keuntungan pribadi, dan dengan caranya yang tersembunyi, kleptokrasi menjadi momok global yang menyelubungi banyak negara.

Namun, apa sebenarnya kleptokrasi, dan mengapa ia berkembang di beberapa tempat tetapi tidak di tempat lain?

Definisi dan Karakteristik Kleptokrasi

Kleptokrasi berasal dari bahasa Yunani, "klepto" berarti mencuri, dan "krasi" berarti pemerintahan.

Secara harfiah, ini berarti "pemerintahan pencuri." Kleptokrasi sering diasosiasikan dengan korupsi besar-besaran, di mana para pemimpin menggunakan kekuasaan politik untuk mengamankan kekayaan pribadi melalui manipulasi institusi negara.

Apa yang membedakan kleptokrasi dari korupsi biasa adalah skala dan impunitas yang menyertainya.

Di negara-negara kleptokrat, penyalahgunaan kekuasaan terjadi dengan hampir tidak adanya hukuman, menciptakan budaya di mana kekayaan negara dialihkan secara sistematis ke tangan segelintir elit politik.

Contoh negara-negara kleptokratik adalah banyak negara di Afrika dan Eropa Timur, di mana pemimpin negara memperkaya diri mereka dengan menyedot kekayaan negara ke rekening pribadi mereka di luar negeri.

Menurut laporan Bank Dunia, lebih dari 1 triliun dolar keluar dari negara-negara berkembang setiap tahunnya dalam bentuk aliran finansial ilegal.

Namun, yang menarik adalah bahwa kleptokrasi bukan hanya tentang mencuri.

Ini adalah jaringan yang rumit di mana kekayaan yang dicuri perlu disembunyikan, dicuci, dan kemudian diinvestasikan kembali untuk menjaga kekuasaan dan memperpanjang umur rezim.

Kleptokrat menggunakan perusahaan cangkang, perbankan lepas pantai, dan aset mewah seperti properti real estat untuk melindungi hasil curian mereka.

Mengapa Kleptokrasi Tumbuh Subur?

Mengapa kleptokrasi berkembang di beberapa negara dan tidak di tempat lain?

Ini adalah pertanyaan penting yang memiliki akar dalam sejarah sosial dan politik masyarakat tertentu.

Diamond menjelaskan bahwa kekuasaan politik seringkali diambil oleh mereka yang mampu mengendalikan sumber daya, dan dalam masyarakat di mana hukum tidak ditegakkan atau institusi pengawas lemah, penyalahgunaan kekuasaan menjadi tidak terelakkan.

Kleptokrasi tumbuh subur ketika kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara masyarakat sipil dan lembaga negara gagal menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, kleptokrasi sering berkembang dalam sistem otoritarian atau semi-otoritarian, di mana oposisi politik dibungkam, media diawasi ketat, dan hak-hak dasar warga negara direduksi.

Para kleptokrat memanfaatkan kontrol penuh atas institusi negara untuk menghindari penyelidikan dan sanksi atas tindakan mereka.

Mereka juga membangun jaringan patronase dengan memberikan hadiah atau posisi strategis kepada orang-orang yang mendukung mereka, menciptakan rantai kesetiaan yang membuat rezim sulit digulingkan.

Dampak Global Kleptokrasi

Dampak kleptokrasi tidak hanya dirasakan di dalam negeri tetapi juga meluas ke arena global.

Salah satu contoh paling mencolok adalah Rusia, di mana kekayaan negara dialihkan ke tangan oligarki yang dekat dengan pemerintahan.

Uang hasil korupsi ini kemudian diinvestasikan ke negara-negara Barat dalam bentuk aset mewah, real estat, dan investasi lainnya.

Ini menciptakan masalah serius bagi negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, di mana miliaran dolar yang dicuci masuk ke sistem finansial mereka, memperparah ketidaksetaraan dan menciptakan dinamika ekonomi yang merugikan.

Kleptokrasi juga memperburuk ketidakstabilan politik.

Seperti yang kita lihat di Tunisia pada 2011, kleptokrasi dapat memicu pemberontakan ketika ketidakadilan ekonomi mencapai titik puncak.

Pemerintahan Zine El Abidine Ben Ali terjebak dalam korupsi besar-besaran, memperkaya keluarganya sementara rakyat Tunisia menderita.

Ketika ketidakpuasan sosial mencapai titik kritis, rakyat bangkit, dan rezim Ben Ali runtuh, memicu apa yang dikenal sebagai Arab Spring.

Namun, kleptokrasi tidak hanya berdampak di dalam negeri atau regional.

Ketika kleptokrat memindahkan kekayaan mereka ke luar negeri, negara-negara yang menerima uang tersebut sering kali menghadapi dilema moral dan legal.

Misalnya, Inggris dan Amerika Serikat telah lama menjadi tujuan favorit bagi oligarki Rusia dan elit kleptokrat dari berbagai negara.

Uang yang dicuri dari rakyat negara-negara berkembang diinvestasikan dalam properti mewah di London atau Manhattan, memperburuk krisis perumahan lokal dan memperbesar kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Cara Mengatasi Kleptokrasi

Pertanyaan penting berikutnya adalah: bagaimana kita bisa melawan kleptokrasi?

Jawabannya terletak pada transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu cara paling efektif untuk melawan kleptokrasi adalah dengan menuntut transparansi dalam kepemilikan aset, terutama di negara-negara Barat yang sering kali menjadi tempat penyimpanan kekayaan curian.

Upaya untuk menciptakan registry kepemilikan beneficial (beneficial ownership registries) adalah langkah penting ke arah ini.

Selain itu, memperkuat hukum anti pencucian uang dan meningkatkan kerja sama internasional dalam menyelidiki aliran dana gelap juga sangat penting.

Selain itu, masyarakat sipil harus diberdayakan untuk memegang pemimpin politik mereka bertanggung jawab.

Media yang bebas dan independen memainkan peran kunci dalam mengungkap korupsi, sementara lembaga pengawas yang kuat dapat membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Di akhir, kleptokrasi adalah penyakit yang merusak kesejahteraan ekonomi, merusak integritas politik, dan menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam.

Melawannya memerlukan usaha kolektif dari masyarakat internasional dan domestik, dengan menuntut lebih banyak transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa kekayaan publik digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk memperkaya segelintir elit yang rakus.