ANOMALI NAIK ATAU TURUN
Saya kutipkan sekali lagi, bahwa pasal 7 ayat 6a UU APBNP menyatakan: “Dalam hal harga rata-rata ICP dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan berjalan mengalami KENAIKAN atau PENURUNAN lebih dari 15 persen, pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya.”
Pertanyaan besarnya sekarang, di saat harga minyak dunia belum melebihi batas 15% ke atas atau ke bawah. Saya sama sekali tidak melihat alasan kenapa rezim ini tidak berkonsultasi dengan DPR dalam memutuskan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Mereka malah mengatakan bahwa tidak ada satu pasalpun dalam UU yang dilanggar terkait kebijakan itu.
Pertanyaannya kemudian, kenapa diputuskan kenaikan harga BBM bersubsidi disaat oleh UU diamanatkan bisa Menaikkan atau Menurunkan harga BBM tersebut. Ternyata ada loh opsi buat pemerintah selain menaikkan, yaitu menurunkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik secara formal lewat perwakilannya di DPR berdasarkan perhitungan yang masuk akal bahwa kenaikan itu tentu saja harus dilakukan. Dan rezim ini juga harus menjelaskan kepada publik kenapa mereka tidak berkonsultasi dengan DPR sebelum memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu saja mereka harus menggunakan dalil-dalil hukum.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H