[caption caption="Diambil dari http://rmol.co/images/berita/normal/389673_11113413062015_rini_sumarno_2.jpg"][/caption]
Menteri BUMN adalah menteri yang paling strategis dan paling diincar oleh partai atai siapa pun. Kenapa? Bukan tidak lain karena kementerian ini memiliki banyak badan usaha. Kepemilikan banyak badan usaha ini akan dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, jika yang menjabat memang memiliki kepentingan tertentu.
Di sini saya tentu akan membahas tentang Rini Soemarno, menteri BUMN sekarang. Apa yang dibahas? Bukan tidak lain tentang "badai" yang menerpa dirinya. Salah satu cobaan tersebut adalah kasus Pelindo. Kasus heboh ini, sekarang berujung pada pembentukan pansus oleh DPR. Dalam rilisan DPR (baca: Ini Daftar Anggota Pansus Pelindo II), fraksi partai PDIP adalah yang terbanyak.
Selain karena jumlah kursi mereka di DPR, ada penyebab lain. Salah satunya yang saya sebutkan di paragraf awal, yaitu kementerian BUMN adalah kementerian paling strategis. Jika kalian membaca RESHUFFLE KABINET: PDI Perjuangan Incar Menteri BUMN Dan Seskab, PDIP mengincar posisi Menteri BUMN. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Masinton, "Jika dua-duanya masuk, Mas Pram cocok di BUMN dan Basarah di Sekretariat Kabinet,"
Apakah sikap PDIP yang ingin mengambil kursi Menteri BUMN ini baik? Jawabannya tentu tidak. Kalian pernah ingat Menteri BUMN ketika Megawati menjadi presiden? Dia adalah Laksamana Sukardi. Ada apa dengan beliau ketika menjabat menjadi menteri? Jawabannya adalah dia memiliki banyak kasus, salah satunya adalah penjualan aset negara.
Cobalah kalian baca berita Kasus VLCC Laksamana Sukardi Sebut Dua Nama Menteri. Di dalam link tersebut diberitakan bahwa Laksamana Sukardi terlibat kasus penjualan tanker raksasa milik Pertamina. Kasus ini pun hingga sekarang masih "mengambang" di meja KPK. Laksamana Sukardi pun namanya masuk dalam kasus penjualan Indosat. Hal ini sungguh disayangkan, dengan alasan ketika itu negara sesang sulit perekonomiannya dan penjualan tersebut ditolak oleh berbagai pihak. Dalam berita KETERLALUAN FITNAH AMIN RAIS BERTANGGUNGJAWAB JUAL INDOSAT pun Amin Rais sempat difitnah untuk "mengamankan" nama-nama mereka.
2 kasus tersebut membuktikan bahwa kementerian BUMN adalah sangat vital dan rawan disalah gunakan. Hal ini mungkin yang diinginkan PDIP dengan dibentuknya pansus Pelindo 2 dimana mereka yang paling banyak menjadi anggoya. Hal lain yang mendukung adalah teriakan Masinton dan Rieke yang "keras" dalam kasus ini.
Terakhir dalam berita Pansus Pelindo II Jangan Terjebak Persoalan Politik, terkait masalah pansus Pelindo ini menjadi sorotan oleh pengamat hukum Universitas Al Azhar, Rahmat Bagja. Dia melihat bahwa pansus ini harus dijauhi dari kesan politis. "Pansus harus fokus pada pengumpulkan fakta, mencari akar permasalahan, serta solusinya. Kalau diarahkan untuk ‘menarget’ orang atau kelompok tertentu, akar permasalahannya enggak akan selesai," tegasnya.
Apa maksud dari menarget orang atau kelompok tertentu? Apalagi kalau bukan menarget Rini Soemarno. Apalagi sudah banyak orang yang mencurigai motif politk PDIP terhadap Rini Soemarno. Seperti dalam berita Jadi Rebutan, Kementerian BUMN Selalu Jadi Kas Parpol yang mengatakan bahwa kementerian tersebut kementerian ini selalu digunakan untuk mencari uang kas parpol.
Jadi apakah ada niat PDIP mengulangi sejarah seperti ketika Laksamana Sukardi menjadi menteri BUMN. Menurut saya jawabannya adalah sangat ingin. Akan tetapi lebih baik ke depan kita memantau san mengkritisi polemik kasus Pelindo ini.
Â
