Membongkar Berbagai Tudingan terhadap PSI

Belum lama ini, ada tulisan WA yang disebar secara masif berjudul *PSI, teganya engkau* yang sebagian isinya diambil dari situs ini.

Saya ingin membahas satu demi satu tudingan dalam tulisan tersebut. Tulisan ini diawali dengan pembahasan mengenai Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie (JG), sebagai 'politikus oportunis kutu loncat yang suka gonta-ganti partai'.

Pertanyaannya; apa masalahnya dengan orang yang pernah berpindah-pindah partai? Secara hukum, tentu tidak ada larangan. Secara moral, tunggu dulu. 

Label oportunis dan kutu loncat bagi JG adalah hal yang terburu-buru. Dalam jagad perpolitikan Indonesia, politisi kutu locat dan oportunis biasanya disematkan pada seseorang yang berpindah-pindah partai karena ingin menduduki jabatan publik tertentu.

Faktanya, JG hanya sekali menduduki jabatan publik yang berkaitan dengan parpol. Yaitu menjadi Anggota DPR periode 2009 -- 2014. Kemudian mengundurkan diri di tahun 2012. Kemudian, JG terpilih sebagai anggota DPD periode 2014 -- 2019. Lalu mengundurkan diri di tahun 2018 karena ingin berkonsentrasi merawat istrinya yang menderita kanker paru dan tumor otak. Tentunya, anggota DPD adalah jabatan perseorangan, tidak ada hubungannya dengan parpol. Oleh karena itu, vonis oportunis dan kutu loncat tidak pantas disematkan pada dirinya. *Belum lagi, rekam jejaknya sebagai politisi jelas bersih*

Jika ditelisik lebih dalam, karir JG justru lebih sebagai aktivis kemanusiaan. Pada tahun 2002, JG mendirikan Maarif Institute, sebuah NGO yang aktif mengkaji masalah kebudayaan dan kemanusiaan. Selain itu, beliau juga mendirikan The Indonesian Institute di tahun 2004, sebuah lembaga riset kebijakan publik. 

Belum lagi, beliau juga adalah salah satu dewan penasehat di CSIS dan Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammdiyah. Namun, deretan peran JG sebagai aktivis kemanusiaan ini dinihilkan sama sekali. Berganti sekadar 'politikus kutu loncat yang suka gonta-ganti partai'.

Silahkan cek berbagai fakta ini dalam link berikut ini: satu, dua dan tiga.  

Selain itu, tulisan ini juga menuding bahwa JG adalah pemilik SMRC, lembaga survey dan konsultan politik, di mana Ketua Umum PSI, Grace Natalie, pernah menjadi CEO lembaga itu. Jadi, lanjut tulisan itu, Grace adalah buruh JG di SMRC. Kemudian, entah dengan logika apa, tulisan ini membahas kekalahan  Ahok -- Djarot yang dituding menggunakan konsultan SMRC, lalu lompat ke Elektabilitas Jokowi -- MA yang unggul pada Survei SMRC untuk meninabobokan pendukung 01, lompat lagi ke perolehan suara Jokowi -- JK di Sumbar yang jeblok pada pemilu 2014. Selain ini adalah sebuah tudingan 'cocokologi' yang dipaksakan, penulisnya lah yang sebenar-benarnya kutu loncat. Setidaknya, dalam berpikir.

Pertama, JG bukanlah pemilik SMRC. Jadi, Grace jelas bukanlah buruh JG. Kedua, yang memperidiksi kemenangan Ahok-Djarot di DKI bukan hanya SMRC, namun hampir semua lembaga survey. 

Jawaban yang sama untuk elektabilitas Jokowi-MA yang unggul, bukan hanya pada Survey SMRC. Ketiga, suara Jokowi yang jeblok di Sumbar bukan karena JG, karena secara kultur politik dan sejarah memang demikian. Bahkan, survey-survey terakhir mengenai kepuasan kinerja dan elektabilitas Jokowi sampai dengan hari ini beliau belum unggul. Memangnya punya kesaktian apa seorang JG bisa memobilisasi orang minang untuk tidak memilih Jokowi ? Bupati bukan, Walikota bukan, Gubernur apalagi.