Tumpuan pertumbuhan ekonomi pelan-pelan mulai tergeser di pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Transformasi ekonomi itu dimulai dari pergeseran sektor konsumsi menjadi sektor produksi.
Hilirisasi industri menjadi pilihan dalam menciptakan transformasi ekonomi yang berasas inklusi. Ekspor bahan-bahan mineral dan batubara (minerba) dalam bentuk bahan mentah tidak lagi menjadi pilihan.
Kebijakan tersebut ternyata memiliki dampak positif yang selama ini tidak terpikirkan. Ada banyak nilai tambah yang dihasilkan kebijakan tersebut. Yang paling terasa adalah terbukanya lapangan pekerjaan, pajak dan bea keluar dibayar di Indonesia, hingga meningkatnya penerimaan negara bukan pajak.
Meski begitu, Presiden Joko Widodo menyadari betul perubahan tidak selalu berjalan mulus. Ada begitu banyak rintangan dan kendala yang harus dilalui. Perlu kerja keras lebih untuk menciptakan lompatan-lompatan yang menghasilkan manfaat demi kemaslahatan bangsa.
Melihat berbagai persoalan itu, Korps Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diyakini bisa membuka sumbatan-sumbatan yang menghambat terciptanya transformasi ekonomi inklusif. Melalui tangan dingin kepolisian, percepatan transformasi ekonomi diyakini bisa terwujud dan bisa dimanfaatkan masyarakat.
Tugas pokok Polri yang melindungi dan mengayomi masyarakat, serta menjadi garda terdepan dalam menegakkan segala aturan itulah yang membuat Polri memiliki nilai lebih di mata masyarakat dalam membantu kerja-kerja pemerintahan. Kompaknya anggota kepolisian menjadi "senjata" ampuh dalam bekerja. Standar profesionalitas yang tinggi sudah lumrah diperlihatkan Polri.
Masyarakat bisa melihat bagaimana kepolisian, baik di tingkat nasional hingga di tingkat desa, selalu hadir di tengah masyarakat dan menjadi pelopor dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan dan konflik. Polisi terus menguatkan fungsi sebagai pemelihara kamtibmas agar dekat dengan masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas pun sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya konflik di tengah masyarakat.
Setidaknya ada tiga strategi Polri dalam menangani konflik, yaitu community base policing, community mobilization, dan community partnership. Salah satu contoh community base policing yang dilakukan polisi adalah ketika dalam menangani COVID-19 pada 2019 lalu.
Persis saat situasi pandemi COVID-19 yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan. Saat itu Polri diberi tugas mengembalikan kejayaan Indonesia dari keterpurukannya. Hanya dalam tempo sekira dua tahun, keberhasilan itu dirasakan hingga saat ini berkat semangat persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa. Bahkan Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dalam hal menekan laju pertumbuhan COVID-19 saat ini.
Dengan kata lain, Polri telah teruji sehingga bisa diberi tugas mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif. Salah satunya dengan memastikan stabilitas ketahanan pangan nasional. Hal tersebut sudah dibuktikan Polda Sulbar di setiap momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Terbaru, bagaimana Polda Sulbar memastikan harga pangan saat Idul Fitri 1445 Hijriah, di 'Bumi Malaqbiq' tetap stabil di tengah gejolak perekonomian dunia yang tak menentu.
