Kondisi yang menggambarkan terbatasnya jumlah calon membawa konsekuensi pada merosotnya derajat persaingan dalam pilpres, salah satunya disebabkan oleh aturan ambang batas pencalonan (presidential threshold) yang dipatok sangat tinggi. Berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi persyaratan yaitu memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
UUD 1945 mengamanatkan agar pilpres berlangsung secara kompetitif, yaitu diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon. Hal ini dapat dibaca dari ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang membuka peluang pelaksanaan pilpres dua putaran dengan syarat apabila di putaran pertama tidak ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Sementara menurut Putusan MK 50/PUU-XII/2014, pelaksanaan pilpres dua putaran hanya mungkin dilakukan jika terdapat minimal tiga pasangan calon.
Jika hanya terdapat dua pasangan calon, pilpres cukup dilaksanakan dalam satu putaran di mana pemenangnya adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tanpa memperhatikan lagi persebaran suaranya di masing-masing provinsi. Dengan demikian, semangat yang terkandung dalam konstitusi adalah keinginan untuk mewujudkan pilpres yang sangat kompetitif dengan tersedianya berbagai alternatif pilihan calon dan memberi legitimasi kuat terhadap presiden yang terpilih nantinya.
Urgensi pilpres yang bersifat kompetitif cerminan dari demokrasi, sebab demokrasi yang sehat selalu membutuhkan dua hal sekaligus, yaitu satu sisi meniscayakan sebanyak-banyaknya partisipasi warga untuk memilih dan di sisi yang lain pilihan mereka mesti didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang jelas.
Dalam konteks ini, mampu menciptakan rasionalitas pemilih karena pemilih memiliki tingkat pengetahuan politik yang lebih tinggi pada isu-isu politik sebagai akibat dari tingginya intensitas kampanye oleh para kandidat yang bersaing sehingga jumlah informasi politik akan semakin beragam dan terekspos secara luas. Berbagai macam informasi ini pada akhirnya akan memengaruhi kualitas wacana pemilih.
Sekalipun ketentuan tentang ambang batas pencalonan oleh MK dinyatakan konstitusional, tidak berarti kemudian menutup kesempatan bagi terselenggaranya pilpres yang kompetitif. Masih ada harapan untuk membuat pelaksanaan pilpres menjadi lebih kompetitif lagi melalui perubahan dalam UU Pemilu, yaitu merevisi ketentuan tentang pembentukan koalisi, apalagi uu pemilu hari ini sedang dalam tahap revisi.
Namun ditengah harapan perbaikan kualitas pemilu melalui pembenahan regulasi, muncul wacana periodeisasi presiden yang di tambah menjadi 3 periode.
Kaitan antara wacana 3 periode dengan system presidensial adalah tekanan dan potensi presiden untuk bertindak otoriter yang sangat tinggi. Sebab system presidensial tidak terlepas dari gabungan formulasi system raja yang kemudian mengadopsi system dekokrasi, oleh karena itu cenderung bersifat otoriter.
Apalagi hal tersebut diikuti oleh dukungan parlemen yang kuat, dukungan politik dan koalisi yang juga kuat, tapi tidak di imbangi oleh kekuatan opisisi, maka godaan otoriter itu semakin menggiurkan. Sehingga godaan akan wacana presiden 3 periode mudah saja berhembus.
Seperti yang terjadi di amerika, presiden Ronald Wilson Reagan yang terpilih menjadi presiden dikarenakan dukungan popular vote and electoral vote yang sangat besar (seorang aktor, bintang film plus tampan dan pintar ngomong) dan penguasa di partai republic membuatnya mudah untuk terpilih dan diikuti oleh godaan mengubah konstitusi untuk mengizinkannya menjadi presiden 3 periode.
Maka upaya untuk mengubah UUD 1945 untuk dapat terpilh sekali lagi ataukah dengan mengubah system pemilihan dengan mengembalikannya ke MPR Kembali yang Kedua upaya ini bisa saja terjadi, sebab dukungan politik dan koalisi yang begitu kuat saat ini sehingga godaan dan ketakutan kerah sana bisa saja terjadi.
