Strategi Kebudayaan Pemerintah Baru, Berlanjut atau Terputus ?

Di Flores Timur, misalnya, program itu menjadi jalan untuk menjawab ketergantungan masyarakat terhadap beras. Flores Timur merupakan wilayah kering sehingga produksi beras tidak berlimpah, tetapi ada banyak tanaman lain seperti umbi-umbian, kacang, jagung, dan ikan sebagai sumber protein. Ketergantungan terhadap beras menyebabkan beragam pangan lokal tidak terlalu diminati lagi oleh masyarakat. 

Walhasil pengeluaran untuk membeli beras merupakan beban ekonomi masyarakat, dan menjadi penyebab kurang gizi pada anak-anak. Sekolah Lapang Kearifan Lokal menjadi sarana penyadaran kembali akan pentingnya kembali menghidupkan beragam pangan lokal yang sehat. Sehingga ritual, seni bukan sekadar bentuk artistik, tetapi juga jalan yang memperkuat relasi manusia dengan tanah sebagai sumber kehidupannya.

Selain program Sekolah Lapang Kearifan Lokal, program Desa Pemajuan Kebudayaan juga menyentuh hal paling substantif dengan menempatkan generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan kontekstual dengan memanfaatkan potensi lokal objek pemajuan kebudayaan di desanya sebagai modal utama pembangunan.  Pengembangan atau inovasi juga dilakukan melalui program Kemah Budaya Kaum Muda, yang melibatkan anak muda untuk bereksperimen menciptakan inovasi teknologi berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang dimiliki daerah.  

Salah satunya adalah kelompok anak muda dari Sumatera Utara yang dapat mengolah getah  kemenyan menjadi bahan dasar produk wewangian seperti parfum atau aromaterapi. Dengan inovasi pengolahan pohon kemenyan, masyarakat bisa lebih tangguh menolak industri yang menghancurkan lingkungan dan mempertahankan tanah adat yang menjadi tempat tumbuhnya pohon Kemenyan.

Selain itu, kolaborasi antara anak-anak muda pelaku budaya dari berbagai daerah juga telah dilaksanakan dalam format festival maupun residensi. Festival seyogianya tidak didesain sebagai sekadar perayaan atau selebrasi, tetapi metode untuk membangun kembali relasi antara pemangku kepentingan dengan pelaku budaya. Di situ, pemerintah daerah semestinya berperan sebagai fasilitator: mendukung pelaku budaya menghasilkan karya budaya. Inilah yang terjadi dengan program Indonesiana yang dirintis Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Tantangan Pemerintah Baru

Pada titik ini, dapat dilihat bahwa kebijakan kebudayaan dalam sepuluh tahun terakhir ini bukan lagi sekadar etalase, melainkan memperkuat ekosistem budaya untuk menggerakkan nilai-nilai budaya yang substantif dengan berbagai aksinya. Sesuai dengan Strategi Kebudayaan, pemerintah telah memainkan peran sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan yang memperkuat ekosistem budaya masyarakat.

Kini yang menjadi pertanyaan, bagaimana paradigma kebudayaan pada pemerintahan baru? Apakah memperkuat ekosistem kebudayaan hingga ke akar-akarnya dan merata di seluruh Indonesia? Ataukah sekadar menjadikan kebudayaan sebagai kosmetik dan etalase seperti yang terjadi pada masa Orde Baru dan awal Reformasi? Sebagai pemerintah baru yang menyatakan dirinya keberlanjutan, maka publik dapat berharap apa yang dirintis selama sepuluh tahun terakhir tidak dihilangkan atau terputus karena jutaan pelaku budaya di seluruh Indonesia telah memetik manfaatnya.*** (Ade Tanesia, Pegiat Budaya, Antropologi Universitas Indonesia)