Mohon tunggu...
Ade Supriadi
Ade Supriadi Mohon Tunggu... Mahasiswa - Perkenalkan nama saya Ade supriadi, saya adalah sorang mahasiswa dari Universitas Pamulang Jurusan Akuntansi S1

Jangan pernah melihat kesalahan di masa lalu, jadi pembelajaran dan pendewasaan untuk sebuah masa lalu.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pentingnya Membatasi Kekuasaan dan Politik dalam Peraturan dan Budaya Perusahaan

4 Mei 2023   16:50 Diperbarui: 4 Mei 2023   16:54 171
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Politik dan kekuasaan adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, sulit untuk mengukurnya akan tetapi penting untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi.

Di dalam sebuah organisasi yang merupakan perkumpulan dari dua orang atau lebih, hampir dapat dipastikan ada perbedaan kepentingan, kekuasaan dan perilaku politik. Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit merupakan salah satu bentuk organisasi yang rawan akan perbedaan kepentingan.

Perusahaan terdiri atas banyak divisi dan departemen, di mana setiap divisi dan departement memiliki kepentingan, tujuan dan Key Performance Indicator masing masing. Bahkan di dalam tiap departement, dapat saja terdiri atas banyak personel dengan karakter masing masing. Karena perbedaan inilah, maka diperlukan adanya pembatasan kekuasaan dan politik dalam peraturan dan budaya perusahaan.

Pembatasan kekuasaan dan politik di dalam perusahaan biasanya diimplementasikan dalam bentuk standar operasi perusahaan atau instruksi kerja. Standar operasi perusahaan mencakup siapa saja yang berwenang dan bertanggung jawab dalam suatu proses, sampai di mana batas kekuasaannya dengan batas yang jelas antar tiap posisi personel dan antar departemen. Sedangkan instruksi kerja lebih detail membahas langkah langkah kerja apa yang harus dilakukan dalam sebuah proses. Sehingga jika suatu proses tidak berjalan dengan baik karena pelanggaran instruksi kerja atau standar operasi perusahaan, dapat dilakukan audit dan dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

Dikarenakan setiap departemen atau divisi di dalam perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda-beda, Standar Operasi Perusahaan (SOP) inilah yang akan menjadikan aturan dan batas yang jelas atas wewenang masing-masing departemen.

Walaupun di dalam penerapannya seringkali banyak hal-hal baru yang tidak diatur di dalam standar operasi perusahaan, terutama hal-hal yang merupakan suatu improvement proses karena efisiensi atau kemajuan teknologi.

Seringkali kita melihat di dalam meeting antara divisi, di mana satu divisi beradu argumen dengan divisi lain, hal ini merupakan suatu hal yang lumrah di dalam dunia berpolitik di perusahaan. Oleh karena itu selain memiliki peraturan dalam membatasi kekuasaan dan politik, diperlukan juga adanya budaya berpolitik yang sehat.

Budaya di dalam sebuah perusahaan biasanya dituliskan sebagai nilai inti atau core value yang dianut oleh sebuah perusahaan. Setiap perusahaan dapat memiliki core value yang berbeda, biasanya core value ini akan ditanamkan ke setiap anggota perusahaan melalui training dari departemen sumber daya manusia, atau melalui diskusi kinerja atau coaching antara atasan dengan bawahan.

Salah satu core value yang banyak diterapkan oleh perusahaan adalah respect dan responsibility.

•Respect adalah budaya untuk menghargai setiap individu, menghargai perbedaan kepentingan dan memiliki attitude yang baik di dalam mengemukakan pendapat. Hal ini tentu saja untuk mencapai tujuan perusahaan diatas kepentingan sendiri atau kepentingan departemen.

•Core value yang lain adalah Responsibility, di mana kita harus dapat bertanggung jawab atas wewenang yang diberikan oleh perusahaan dan atas pekerjaan kita. Responsibility biasanya juga erat dengan Integrity, di mana kita harus memiliki kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan menggunakan wewenang kita diperusahaan.

Pada hakikatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan perusahaan seluruhnya, bukan untuk kepentingan sendiri atau pun kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan dalam perusahaan terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam perusahaan. Politik dan kekuasaan dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi.

Dengan adanya pembatasan kekuasaan di dalam peraturan dan budaya perusahaan, diharapkan perusahaan dapat mencapai tujuannya dan berkembang sebagai organisasi yang lebih besar.

Artikel ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Hj.Endah Finatariani S.E.,M.M
Dibuat oleh :
Ade Supriadi 211011200269
Della Puspita Ayusanda 211011200661

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun