Sebagai salah satu mahasiswa di Indonesia menjadi kewajiban saya sebagai penulis dan pembaca dalam mengetahui suatu arti dari kesadaran hukum. Permasalahan yang terjadi di Indonesia sangat beragam salah satunya mengenai kesadaran hukum pejabat pemerintah yang kompleks. Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang yang mempunyai kepribadian yang tumbuh dari kemauan diri sendiri kepada aturan atau kaidah hukum yang berlaku dengan dilandasi tidak adanya tekanan dari luar yang bertindak untuk mewujudkan tata kelola yang baik agar pelaksanaannya dalam mewujudkan good governance menjadi lebih efektif dan bisa dipertanggung jawabkan. Dikarenakan masih banyak pejabat pemerintah yang memiliki sifat kesadaran hukum yang rendah, tindakan tersebut menjadi alasan yang membuat pemerintahan mudah untuk melakukan penyimpangan terhadap kaidah hukum. Pengaruh dari rendahnya kesadaran hukum dapat berakibat menjadi hambatan untuk mewujudkan good governance yang ideal bagi pemerintahan dimasa depan.
Good governance merupakan konsep yang dilakukan dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan benar. Good governance dapat tercipta apabila terdapat kesadaran hukum yang kuat dari pejabat pemerintah, khususnya generasi muda yang akan datang. Namun, terdapat beberapa permasalahan kesadaran hukum baik dari pemerintah maupun generasi muda yang akan datang dalam menjamin terciptanya good governance di Indonesia. Sebagai generasi muda milenial bahwasanya banyak yang tahu hukum, mengerti hukum, tetapi tidak sadar hukum. Jadi yang perlu diperbaiki adalah kesadarannya, dengan bagaimana setiap pejabat pemerintah maupun generasi muda bisa sadar hukum ketika mau melakukan hal negative mereka tahu hukum normatif yang berlaku. Ketika para pejabat dan generasi muda memiliki kesadaran hukum, maka masih ada kecenderungan untuk tidak melanggar hukum.
Kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting di kalangan pejabat pemerintah serta generasi muda yang akan datang, karena generasi muda menjadi salah satu acuan dalam masyarakat sehingga memiliki peran yang penting  dalam menjamin terciptanya good governance dan clean government. Pejabat pemerintah mempunyai peran besar akan terjaminnya dan terciptanya good governance, usaha yang dijalankan dari pejabat pemerintah dalam mewujudkan good governance dengan transparansi merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik.Â
Melalui prinsip good governance dan clean governance bagi peran pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pada pengelolaan sumber daya yang efisien serta akuntabilitas untuk mencapai pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Penerapan konsep tersebut memerlukan kesadaran hukum agar tidak terjadi penyimpangan dan program yang dibuat berdasarkan pada hukum yang berlaku dalam melaksanakan proyeksi good governance yang ideal bagi pemerintah di masa depan.
Hukum yang dijadikan acuan dalam konteks good governance menyediakan landasan hukum untuk prinsip-prinsip good governance, seperti prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi public. Belum terjaminnya mencapai good governance dan kurangnya kesadaran hukum bagi pemerintah ditambah dengan perkembangan zaman modern dengan teknologi yang canggih mengakibatkan munculnya berbagai dampak yang merugikan salah satunya tindakan korupsi.
Strategi yang penting untuk diterapkan dikalangan pejabat pemerintah dalam meningkatkan suatu kesadaran hukum supaya menjamin terciptanya good governance adalah penerapan tata kerja pemerintahan yang bersih didasarkan kepada nilai-nilai tanggung jawab. Masuk konteks hukum, good governance merupakan asas yang erat kaitannya dengan clean governance. Situasi yang ideal mencakup nilia-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai moral yang melandasi setiap langkah pemerintahan. Program yang dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kesadaran hukum pejabat pemerintah, kuaitas pelayanan publik, meningkatkan partisipasi public dan memperkuat integritas aparatur pemerintahan. Program penguatan hukum administrasi sangat perlu dilakukan karena kelemahan dalam hukum administrasi sering menciptakan peluang untuk korupsi. Keberhasilan program dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti tingkat kebutuhan lingkungan masyarakat akan adanya pelayanan public yang berlaku, sehingga menjadi kepuasan masyarakat, dan dibutuhkan partisipasi masyarakat dengan kegiatan pelayanan publik dan tingkat integritas aparatur pemerintah.
