Sambut Era Baru, AMIK BSI Jakarta Tingkatkan "Digital Literacy"

Kesenjangan akses terhadap perangkat teknologi digital (digital divide) telah lama menjadi permasalahan yang merintangi penerapan e-Government di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia. 

Pemerintah RI melalui Instruksi Presiden pada tahun 2003, secara resmi mulai menggaungkan penerapan e-Government dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk membuka kesempatan setiap warga negara untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam jalannya roda pemerintahan, serta memudahkan pengguna layanan pemerintahan (warga negara, dunia usaha, swasta dan pemerintahan lain) dalam mendapatkan layanan prima dari pemerintah.

E-Government sebagai suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana interaksi dan transaksi data/informasi, membutuhkan entitas pengguna yang mampu mendukung pelaksanaan e-Government itu sendiri. 

Salah satu penyebab tingginya digital divide adalah kemampuan menggunakan teknologi digital (seperti komputer dan internet) yang masih tergolong rendah di banyak negara berkembang. 

Digital divide banyak disebabkan oleh masalah sosial ekonomi, seperti gender, pendidikan, dan kemampuan ekonomi. Masih banyak masyarakat di berbagai lapisan di Indonesia tidak mampu menggunakan perangkat teknologi digital dengan baik, atau dengan kata lain, belum melek teknologi digital.

Melek teknologi digital alias digital literacy menunjukkan sejauh mana seseorang mampu menguasai perangkat TIK. Dengan digital literacy yang baik aparatur pemerintah maupun warga negara, maka pelaksanaan e-Government akan semakin mudah diwujudkan. 

Pegawai pemerintah dan agen-agen pemerintahan di semua lapisan atau struktur pemerintahan wajib memiliki digital literacy yang mumpuni, karena merekalah yang berada di garis terdepan pelaksanaan e-Government yang dicanangkan pemerintah. Tentunya perlu kerjasama banyak pihak untuk meningkatkan digital literacy dikalangan pegawai pemerintah dan masyarakat umum, salah satunya adalah peran serta dari perguruan tinggi.

Tutor dan Peserta Pelatihan Dalam Sesi Foto Bersama|Dokumentasi pribadi

Terkait denganupaya peningkatan digital literacy inilah, pada hari Sabtu (15/09/2018), Kantor Desa Kota Batu Ciomas Kabupaten Bogor, kedatangan rombongan dosen dan mahasiswa dari Akademi-akademi BSI Grup. Kedatangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang menjadi hajatan rutin civitas akademika dari grup perguruan tinggi yang saat berita ini dirilis, telah resmi bergabung dalam satu wadah besar bernama Universitas Bina Sarana Informatika. AMIK BSI Jakarta sebagai salah satu akademi yang dimerger bersama 20 akademi lain menjadi Universitas Bina Sarana Informatika per tanggal 16 September 2018. 

 Mengambil tema pelatihan komputer untuk administrasi perkantoran menggunakan aplikasi Microsoft Office, PKM kali ini memberikan tutorial kepada sejumlah staff kantor desa, petugas sensus Sistem Informasi Desa, Ibu-ibu PKK dan perangkat RT/RW di wilayah Desa Kotabatu. 

Bertempat di Aula Kantor Desa Kotabatu, kegiatan yang berlangsung dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore ini, terpaksa dibagi menjadi 2 sesi, mengingat keterbatasan ruang dan prasarana. Namun kegiatan ini bisa diikuti dengan penuh semangat oleh para tutor dan peserta. Peserta pelatihan cukup aktif mengikuti rangkaian pelatihan kendati cukup banyak yang pada awalnya mengalami kesulitan dan kebingungan.

Suasana Saat Pelatihan|Dokumentasi pribadi

Diantara tutor yang berpartisipasi dalam kegiatan ini berasal dari Program Studi Teknik Komputer AMIK BSI Jakarta. Program Studi yang tak lama lagi berganti identitas menjadi Program Studi Teknologi Komputer, Program Diploma III dibawah naungan Fakultas Teknologi Informasi, seiring secara resmi bergabungnya akademi-akademi BSI menjadi Universitas Bina Sarana Informatika, mengirimkan 7 orang wakilnya.