Mohon tunggu...
Ade Rosita
Ade Rosita Mohon Tunggu... -

senang membaca dan menulis saja

Selanjutnya

Tutup

Politik

Harapan dan Kekhawatiran Terhadap Jokowi

14 September 2012   12:19 Diperbarui: 25 Juni 2015   00:28 1002
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pilkada DKI hanya tinggal hitungan hari lagi, Tidak hanya warga Jakarta yang ribut, hampir seluruh Indonesia mengamati moment tersebut karena Jakarta adalah ibukota  republik ini dan akan menjadi simbol  perkembangan negara.

Jika yang terpilif Foke lagi, tentu kita sudah dapat meramalkan perkembangan Jakarta selanjutnya karena ia adalah gubernur yang sudah memimpin Jakarta sejak lima tahun lalu dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Meski banyak yang menilai buruk, kenyataannya Jakarta tidak melorot sejak kepemimpinan beliau.

Jika yang terpilih Jokowi, harapan perbaikan ibukota itu ada di depan mata. Jokowi yang semakin mengibarkan kharismanya dengan karakter sederhana, jujur dan merakyat memang menawarkan harapan baru seperti yang terjadi pada perkembangan Kota Solo.  Asumsinya sederhana saja, jika dana APBD tidak dikorup, maka anggaran pembangunan akan semakin besar dan menyentuh obyek pembangunan.

Namun demikian, terpilihnya Jokowi juga menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar.  Berbagai keputusan terhadap pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan seorang diri, di sana ada DPRD, walikota dan unsur lainnya. Jika mereka semua saat ini ada di belakang Foke, atau setidaknya memiliki sifat korup seperti yang dituduhkan banyak pihak, tentu Jokowi  tidak mudah untuk menjalankan pemerintahan seperti yang ia lakukan di Solo.

Apalagi dalam sistem pemerintahan otonomi daerah ini, pemegang kekuasaan wilayah secara de facto adalah walikota atau bupati. Gubernur tidak memiliki kekuasaan mengatur walikota seperti pada jaman orde baru dulu. Sekarang, jangankan oleh  gubernur, oleh menteri saja bupati bisa membangkang atas dasar undang-undang.

Apakah kemudian Jokowi dapat memangkas dan mengganti para pejabat yang tidak sesuai dengan gayanya yang jujur, tegas dan merakyat itu? Tentu tidak bisa, karena DPRD atau para bupati/walikota di Jakarta tidak ditunjuk oleh beliau, juga tidak ada hirarki jabatan yang menunjukkan bahwa gubernur itu atasan mereka.

Tentu saja kita harus optimis, tetapi kalkulasi tersebut juga sangat masuk akal untuk terjadi.  Selamat memilih Gubernur yang terbaik untuk Jakarta….

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun