[caption id="" align="alignnone" width="702" caption="OPM Menebar Teror di Papua"][/caption]
Aksi kelompok separatis Papua OPM (Organisasi Papua Merdeka) belakangan ini semakin mengila dan brutal. Mereka tidak saja melakukan aksi kekerasan bersenjata seperti dengan melakukan penyerangan/penembakan terhadap aparat dan warga masyarakat, tetapi juga melakukan sejumlah aksi teror dan kekejaman terhadap kemanusiaan. Insiden terbaru berupa pembakaran kantor Polsek Pirime Kabupaten Lany Jaya, Papua, dimana aksi pembakaran oleh OPM tersebut mengakibatkan tewasnya tiga anggota polisi pada Polsek tersebut. Kapolsek Pirime AKP Rolfi Takubesi tewas ditembak dan kemudian dibakar, sementara dua anggota polsek lainnya, Brigadir Jefri Rumkorem dan Brigadir Daniel Makuker juga ikut dibakar setelah sebelumnya mereka dieksekusi terlebih dahulu oleh pihak OPM.
Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain bagi kita bahwa segala kegiatan dan aksi OPM harus segera dihentikan. Sayangnya, tidak semua elemen bangsa ini memiliki visi yang sama dan menyadari akan bahaya ancaman separatis OPM yang saat ini justru mengarah ke arah aksi teror kepada kemanusiaan. Sebagian kalangan justru malah terprovokasi dan terjebak oleh permainan dan perangkap yang sengaja di mainkan oleh OPM. Celakanya, ada tokoh agama dan pengamat yang mendukung mereka, bahkan ada beberapa LSM yang membela OPM atas nama HAM.
Kita perlu menyadari bahwa salah satu perangkap yang dimainkan oleh OPM adalah masalah HAM (Hak Asasi Manusia). OPM sengaja memancing aparat keamanan untuk melakukan aksi balas dan tindakan represif terhadap berbagai aksi kekerasan yang dilakukan OPM. Bila aparat keamanan sampai terpancing melakukan aksi represif, maka akan dieksploitasi sebagai tindakan pelanggaran HAM. Mengingat isu HAM ini berdampak luas, dan dapat menjadi pintu masuk bagi pihak asing untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan di Papua.
Disisi lain, berbagai aksi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh OPM tidak pernah ada yang mau peduli. OPM seolah kebal terhadap pelanggaran HAM. Saya belum pernah mendengar ada LSM (seperti Kontras, Imparsial, Elsham) yang mempermasalahkan pelanggaran HAM yang dilakukan OPM. Fokus perhatian Komnas HAM dan LSM terkait masalah HAM hanya ditujukan kepada aparat keamanan saja. Aksi kekerasan kelompok OPM seolah mendapat legitimasi dari LSM. Akibatnya kelompok OPM semakin brutal dan masif dalam melakukan aksi kekerasan dan teror, bahkan hingga melakukan tindakan makar.
Sementara aparat keamanan yang coba melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap pelaku aksi kekerasan yang diduga dilakukan OPM, justru dituduh melakukan pelanggaran HAM. Aksi persuasif yang dilakukan aparat keamanan, justru dibalas dengan aksi kekerasan oleh OPM. TNI dan rakyat yang melakukan karya bhakti justru ditembaki oleh OPM.
Untuk memburu kelompok separatis bersenjata OPM yang beroperasi di hutan Papua, memang harus mengedepankan TNI, karena TNI memiliki kemampuan untuk itu, sementara untuk proses hukum Polri-lah yang dikedepankan. Kita sepakat, semua pihak harus menjaga kedamaian di Papua. Jangan lagi ada kekerasan baik dari aparat ataupun OPM. Tetapi bila aparat keamanan sudah persuasif dan melakukan pendekatan kesejahteraan, sementara OPM terus dibiarkan melakukan kekerasan, ini sama saja membiarkan rakyat dan aparat jadi korban kebiadaban OPM.
