policy brief kerusakan jalan di Lampung yang berdampak pada ekonomi

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Policy brief kerusakan jalan di Lampung merupakan sebuah proposal kebijakan yang bertujuan untuk adanya kesigapan dalam menangani perbaikan jalan di Provinsi Lampung. Rekomendasi kebijakan ini di dasarkan pada perbaikan infrastruktur jalan rusak di Lampung. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung mengakibatkan kepadatan lalu lintas, dibuktikan dari banyaknya pabrik-pabrik dan industri yang semakin pesat. Dengan banyaknya pabrik-pabrik serta industri, pastinya kendaraan transportasi yang digunakan sebagai penunjang distribusi semakin banyak dan rata-rata kendaraan yang digunakan adalah kendaraan bermuatan berat. Hal tersebut menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat dan akan berdampak pada kualitas proses distribusi dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Adanya masalah kerusakan pada jalanan ini bisa berdampak pada ekonomi, yang mana pabila suatu wilayah sulit di akses, maka harga barang di daerah tersebut akan naik, karena akomodasi antar wilayah akan sulit dan memiliki resiko yang besar. Oleh sebab itu perekonomian di daerah tersebut dapat dikatakan tidak stabil. Dengan demikian Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan di Lampung melalui APBN, APBD, dan instrumen keuangan negara lainnya. Pada 2023, pemerintah pusat mengalokasikan Rp 402,44 miliar untuk pembangunan jalan di Lampung, Pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan. Pada 2023, pemerintah daerah Lampung menganggarkan perbaikan jalan sebesar Rp 600 miliar--Rp 700 miliar. Pemerintah pusat juga mengambil alih perbaikan jalan rusak di daerah yang tidak mampu, seperti jalan rusak parah di Lampung. Untuk itu dengan adanya pengalokasian dana tersebut dapat meminimalisir keruskaan di Lampung, meningkatkan efisiensi transportasi serta mendukung pertumbuhan dan memudahkan akses perekonomian di Lampung.

B. PENDAHULUAN

Kondisi infrastruktur jalan yang baik merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan aksesibilitas antarwilayah. Namun, jalanan yang rusak menjadi tantangan serius di banyak wilayah, terutama di daerah dengan tingkat pemeliharaan yang minim. Kerusakan jalan tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya transportasi, memperlambat distribusi barang dan jasa, serta menurunkan kualitas hidup.  Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Masing-masing daerah memiliki keunggulan sumber daya alam serta banyaknya industri di Lampung yang mampu menaikkan serta mensejahterahkan perekonomian. Adapun Komoditas yang dimiliki provinsi Lampung yakni dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan.

Selain itu, jalan yang rusak dapat menyebabkan risiko keselamatan yang tinggi bagi pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara. Dalam jangka panjang, dampak negatif ini dapat memperburuk daya saing wilayah dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan untuk menangani masalah ini melalui perencanaan yang tepat, alokasi anggaran yang memadai, dan pengawasan yang efektif terhadap kualitas infrastruktur jalan

C. DESKRIPSI MASALAH

Kerusakan jalan jalan merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Sedangkan pada provnsi Lampung Faktor yang mepengaruhi jalanan rusak, disebabkan oleh kendaraan-kendaraan yang beermuatan  berat, kurangnya perawatan berkala, penggunaan material yang tidak sesuai standar, serta dampak cuaca ekstrem menjadi penyebab utama kerusakan ini. Akibatnya, banyak jalan yang berlubang, retak, atau bahkan tidak dapat dilalui dengan aman. Dampak dari kerusakan jalan sangat luas. Dari sisi ekonomi, jalan yang rusak meningkatkan biaya operasional kendaraan, memperlambat distribusi barang, dan mengurangi produktivitas masyarakat. Dari sisi sosial, kondisi ini membatasi akses masyarakat ke layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Lebih jauh lagi, risiko kecelakaan lalu lintas meningkat secara signifikan, yang tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga membahayakan nyawa. 

Namun, penanganan kerusakan jalan sering kali lambat atau tidak merata. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta lemahnya pengawasan terhadap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan. Jika masalah ini tidak segera diatasi, kerusakan jalan dapat terus memburuk, menghambat pembangunan wilayah, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu diperlukannya peninjauaan kembali terhadap jalanan-jalanan yang telah dibenahi maupun yang sedang diproses, agar hasil dapat sesuai dengan yang diinginkan.

D.REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mengatasi masalah kerusakan jalan yang berdampak luas pada ekonomi, sosial, dan keselamatan masyarakat, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan strategis sebagai berikut: 

1. Peningkatan Alokasi Anggaran Pada Infrastruktur Jalan. Dengan mengalokasikan dana dengan tetap sasaran pada wilayah yang benar-benar membutuhkan adanya pembenahan infrastruktur jalan. Kebijakan ini harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional.