"People Power"-nya Jokowi

Akhir-akhir ini istilah “people power” booming kembali di media masa. People power merujuk kepada suatu gerakan secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat luas. Dalam sejarahnya people power seringkali bertolak belakang atau sebagai lawan dari presiden yang sedang memerintah. Seperti yang terjadi kepada Presiden Marcos di Filipina, dan yang terjadi di indonesia yaitu peristiwa 1998 yang menggulingkan Presiden Soeharto. Peristiwa tersebut bisa saja terjadi kembali di Indonesia, namun konteksnya berbeda. “People power” kali ini akan mengarah kepada parlemen atau lembaga legislatif negara.

Pada konteks Indonesia pasca pemilihan presiden 2014, komposisi kekuasaan di negara ini sedang terbelah menjadi dua kubu, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Joko Widodo, presiden terpilih dari koalisi IH, yang memenangkan pemilihan presiden kemarin menjadi penguasa eksekutif. Sedangkan KMP yang mempunyai partai yang lebih banyak memegang kursi parlemen menguasai legislatif.

Demokrasi Indonesia yang menganut trias politika (eksekutif, legislatif dan yudikatif), menekankan pemisahan kekuasaan antar lembaga pemerintahan tersebut. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang diambil haruslah melalui perlemen yang notabennya adalah lebaga perwakilan dan lembaga pembuat UU. Masalah yang muncul adalah bagaimana program-program presiden terpilih Jokowi dapat direalisasikan sedangkan jalan yang harus ditempuh adalah lewat parlemen yang dikuasai oleh KMP? Tentu jawabannya adalah tidak mudah, karena kubu oposisi berada di legislatif sehingga segala kebijakan bisa dimentahkan atau ditolak oleh sebagian besar anggota parlemen.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Kompas dengan pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, kuskridho ambardi, dikatakan bahwa salah satu cara untuk memuluskan segala kebijakan Jokowi adalah  berusaha untuk mengambil hati masyarakat dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat dirasa langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu tugas Jokowi, khususnya KIH adalah bagaimana memperkuat hubungan emosional kepada masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengawal serta mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh KIH. Masyarakat sekarang dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan mudah, sehingga mereka dapat menilai mana kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat.

Jika dilihat beberapa waktu yang lalu bagaimana kubu KMP yang menyetujui RUU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), masyarakat sudah sadar bahwa kemenangan KMP di parlemen melawan kubu IH merupakan balas dendam dari kekalahan pilpres kemarin. Banyak masyarakat yang kecewa dengan KMP dan tingkah lakunya di parlemen yang mengusung politik balas dendam serta hanya memikirkan kepentingan kelompoknya dengan merebut posisi-posisi strategis.

Dengan demikian, masyarakat yang kecewa dengan parlemen khususnya KMP hanya bisa berharap kepada jokowi dan KIH. Begitupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan Jokowi salah satunya adalah “people power” dan pressure group yang pro terhadap perjuangan demokrasi langsung. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita kawal segala kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para elit politik, dan memilih mana yang baik dan yang benar sehingga cita-cita reformasi tidak hilang atau pun dihilangkan. Dan bukan tak mungkin reformasi jilid 2 akan terjadi jika hak-hak rakyat “terkuliti” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan rakyat “itu”.