Asuransi BPJS Kesehatan sudah tidak asing untuk saya, apalagi sejak sudah bekerja, dimana seluruh karyawan didaftarkan secara otomatis kepesertaannya. Namun sampai lebih dari 3 tahun terdaftar di kelas 1, saya belum pernah sekalipun menggunakan manfaat kesehatan dari asuransi ini.Â
Begitu banyak cerita negatif dari rekan kerja yang yang mempengaruhi paradigma saya tentang layanan BPJS, mulai dari pelayanan kesehatan yang tidak baik, antrean panjang, hingga urusan administrasi yang berbelit-belit.
Selain terdaftar dalam asuransi BPJS Kesehatan, perusahaan tempat saya bekerja masih memberikan fasilitas berupa asuransi swasta untuk rawat inap, ditambah biaya rawat jalan dengan sistem reimburse. Ditambah lagi, saya dan istri masing-masing menambah proteksi diri sekaligus investasi melalui program asuransi dari kartu kredit.
Oleh sebab itu, saya lebih memilih untuk menggunakan fasilitas tersebut jika harus berobat ke dokter daripada BPJS Kesehatan.
Klaim Asuransi Swasta
Di panghujung tahun 2017, keluarga kami mengalami cobaan yang cukup berat. Saya dan istri harus ikhlas kehilangan calon anak pertama yang saat itu masih berusia sekitar 5 minggu dalam kandungan. Istri saya keguguran setelah 2 hari dirawat di rumah sakit.
Selama istri saya menjalani perawatan di RS, kami putuskan untuk mendaftar sebagai pasien umum. Kebetulan asuransi swasta yang diberikan kantor tempat saya bekerja bekerja masih belum kerja sama dengan rumah sakit tempat istri saya dirawat, sehingga tidak dapat langsung digunakan saat mulai perawatan. Kami harus masuk sebagai pasien umum dan bayar terlebih dahulu, baru setelah itu bisa reimburse ke asuransi.
Rumah sakit tersebut sebetulnya sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, namun karena paradigma negatif saya tentang pasien BPJS Kesehatan, kami memilih untuk  tidak menggunakannya.
Pertama Kali Menggunakan Layanan BPJS Kesehatan
Dua bulan berselang sejak mengalami keguguran, alhamdulillah istri saya sudah hamil lagi. Kami lebih rutin untuk periksa ke dokter dan lebih berhati-hati dalam menjaga kandungan dari kehamilan kedua ini. Istri saya bahkan rela untuk resign dari pekerjaannya.
Saya cukup heran, kenapa rumah sakit begitu sering memberikan saran untuk menggunakan BPJS Kesehatan saat kami periksa. Padahal tidak akan berdampak besar untuk mereka, bahkan mungkin menambah kerepotan dalam bekerja. Dibandingkan dengan menerima pembayaaran pasien umum, saat menerima pengguna BPJS mereka masih harus periksa dokumen, verifikasi data, dsb.
Masih dengan paradigma yang sama tentang BPJS Kesehatan, saya ragu apakah akan menggunakannya saat persalinan atau tidak. Disisi lain, kami benar-benar terdesak dalam masalah finansial. Terlebih sejak istri saya resign dan income keluarga kami berkurang hampir 40%.
Asuransi swasta yang kami miliki tidak dapat meng-cover biaya persalinan. Selain tabungan pribadi, kami hanya bisa mengandalkan tunjangan dari kantor dengan sistem reimburse yang jumlahnya terbatas, dan BPJS Kesehatan.
