Mohon tunggu...
Sosbud

Gaung Sepi Mahathir di Kancah Internasional

23 Juni 2016   20:13 Diperbarui: 23 Juni 2016   20:20 75
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Setelah terkunci di berbagai front, usaha Mahathir Mohammad menggenjot simpati internasional diperkirakan akan meningkat. Mantan PM Malaysia itu akan memanfaatkan laporan susulan yang diturunkan Wall Street Journal (WSJ) bahwa skandal 1MDB tengah diselidiki dengan serius oleh otoritas hukum di tujuh negara.

Terkait momentum tersebut, publik Malaysia pun merekam jejak Dr. M, panggilan Mahathir, yang kian sering melakukan wawancara dengan media luar negeri, mulai dari Indonesia, Australia, Inggris, hingga Singapura. Intinya tetap sama, Mahathir ingin menunjukkan bahwa aksi politik yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perjuangan menyelamatkan Malaysia dari kediktatoran dan politik uang rezim PM Najib Razak.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Anifah Aman telah memperingatkan bahwa langkah Mahathir menggulingkan PM Najib bisa menyebabkan ketidakstabilan dan keresahan sosial-politik di Malaysia yang bisa berakibat hengkangnya investor asing yang akan memperburuk keadaan, khususnya di bidang ekonomi. Jika melalui keresahan sosial dan krisis ekonomi inilah cara Mahathir menjatuhkan PM Najib, jelas sangat bertentangan dengan pernyataannya yang ingin membela kepentingan masyarakat Malaysia.

Lalu, sejauh mana dukungan internasional terhadap Mahathir?

Sebagaimana diketahui, beberapa negara besar yang punya ikatan diplomatik hingga bisnis yang intens dengan Malaysia, tidak menunjukkan ketertarikan atas aksi politik tersebut. Salah satunya Amerika Serikat (AS).

Walaupun WSJ adalah media yang berkantor di New York, secara hitung-hitungan politis, AS jelas akan lebih membela PM Najib daripada Mahathir. Di bawah PM Najib, Malaysia menjadi salah satu negara yang menandatangani perjanjian kerja sama perdagangan bebas Asia Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP).

Kebijakan ini tentu sangat dihargai oleh pemerintahan di bawah Presiden Obama. Jika AS telah melakukan proteksi terhadap pemerintah PM Najib, Inggris sebagai induk negara persemakmuran yang salah satu anggotanya adalah Malaysia tentu akan ikut memberikan jaminan proteksi. 

Karena itu, publik Malaysia melihat Tun Mahathir akan menggunakan isu lain untuk mengguncang PM Najib di dunia internasional. Yang paling kentara adalah dukungan malu-malu dari pemerintahan PM Najib terhadap usulan penerapan hukum syariah bagi Muslim Malaysia. Apalagi, UMNO sebagai partai berkuasa sudah mulai menerima kedekatan Partai PAS, yang menjadi pengusung utama regulasi yang dikenal dengan RUU Hudud ini.

Melalui aspek inilah Mahathir ingin mengambil simpati masyarakat internasional. Menurut Mahathir, bila PM Najib sampai menyetujui hadirnya UU tersebut, masyarakat internasional akan kehilangan Malaysia sebagai bangsa Muslim moderat dan toleran seperti imaji yang pernah dibangunnya selama ia berkuasa.

Isu lain yang digunakan Mahathir adalah isu HAM terkait ingkarnya PM Najib untuk mencabut ISA. Di masa pemerintahan PM Najib, ISA kemudian diganti UU Pencegahan Terorisme (POTA). Dengan UU itu, pemerintah bisa menahan seseorang selama dua tahun tanpa pengadilan.

UU lain adalah penghasutan melawan pemerintah yang sah. Di bawah pemerintahan PM Najib, UU itu punya masa hukum penjara yang lebih lama, yakni 3-20 tahun.

Namun, yang dilupakan kubu Mahathir dalam isu HAM yang akan diangkatnya adalah PM Najib sudah mendapat dukungan dari publik Malaysia maupun global menyangkut perang melawan teror. Menariknya, salah satu kesimpulan yang paling dramatis dari skandal 1MDB adalah dana donasi dari Kerajaan Arab Saudi merupakan bantuan kepada Malaysia untuk memerangi dan mencegah aktivitas gerombolan ISIS di Malaysia.

Dukungan yang didapat PM Najib dari publik global khususnya pemerintah AS tentu berbeda dengan apa yang pernah dialami Mahathir, puluhan tahun silam. Di era pemerintahan Bill Clinton dan Al Gore, pemerintah AS sering menyindir Malaysia di forum terbuka. Mantan Wapres Al Gore pada sebuah kesempatan bahkan pernah mengatakan bahwa para aktivis dan politisi HAM Malaysia adalah orang-orang berani yang memperjuangkan reformasi.

Sekarang posisi Mahathir ada di pihak oposisi. Seharusnya Mahathir mampu melakukan seperti pihak oposisi di era ketika ia berkuasa dengan mendapatkan simpati AS.

Kenyataannya, seperti diketahui khalayak, gaung dukungan atas Mahathir sepi, seperti tak terdengar

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun