Bagaimana mungkin bahan makanan yang tingkat konsumsi per kapitanya setiap tahun mengalami pertumbuhan negatif, harganya terus naik? Dari sisi petani komoditas yang bersangkutan pun tidak terlihat perubahan signifikan atas tingkat kesejahteraan mereka.
Di sinilah kecurigaan adanya mafia yang ditopang oleh pedagang perantara muncul. Jadi boleh dibilang, pembentukan satgas penegakan hukum terkait sembako yang digawangi Bareskrim Polri dan pemerintah daerah sudah tepat.
Menperin memberikan jaminan bahwa usaha pemerintah memangkas rantai distribusi bahan makan pokok bukan bermaksud untuk mematikan mata pencaharian pihak mana pun. Pemerintah hanya ingin semua mengambil keuntungan yang wajar, dan konsumen pun memperoleh harga yang sesuai.
Namun, jangan sampai satgas pengendalian sembako ini bernuansa politis. Berdalih menghapus mafia sembako, malah menguntungkan pihak lain yang mengisi kekosongan pelaku pasar yang mengalami pemangkasan.
Bila ini yang terjadi, kekecewaan besar masyarakat yang mungkin akan timbul.
Pemerintah Jadi Agen
Banyak kalangan menilai, menghabisi pelaku kartel sembako di tingkat distributor hanya bisa dilakukan bila pemerintah turun langsung untuk ikut menjadi pemain, baik sebagai distributor besar hingga agen penjual. Para pengecer pun bisa langsung mendapatkan barang dengan harga distributor hingga mampu menjual ke konsumen dengan harga yang lebih kompetitif.
Sementara untuk memberantas mafia pangan yang berada di hulu, Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang sudah ada harus lebih diefektifkan lagi implementasinya. Terutama dengan mengalihkan pengawasan dan rantai komando bagi Bulog ke Menteri Perdagangan. Tanggung jawab Bulog nantinya berada di bawah presiden, tidak lagi berada di bawah kementerian BUMN seperti saat ini.
Mampukah pemerintahan Jokowi mewujudkan ambisi mengendalikan sembako? Lengsernya mantan Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, menjadi bukti kongkret bahwa menghadapi mafia adalah tantangan berat. Bukan apa-apa, besar dan kencangnya peredaran uang di sektor ini secara politis akan menjadi incaran bagi siapa pun yang memiliki kekuasaan. Tentu saja dengan tanpa memperhatikan nasib rakyatnya
