----------------------
Tulisan berikut adalah hasil pemikiran saya ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2007. Visi dan misi untuk Jakarta yang saya tuangkan ini kemudian dirangkum dalam sebuah buku berjudul Jakarta MAS (Modern, Aman, dan Sejahtera) Beberapa data mungkin sudah out of date, namun demikian saya berusaha untuk menulis kembali agar tetap terjaga keaktualannya. Tulisan ini akan dirangkai dalam beberapa seri sehingga lebih mudah untuk dibaca dan menandai sesuai dengan sub judul. Terima kasih. Tulisan ini bisa juga dilihat di www.adangdaradjatun.com.
----------------------
A. Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan. Kemiskinan membuat jutaan rakyat miskin tidak mendapatkan haknya untuk hidup bebas dari rasa lapar dan takut, bebas dari kebodohan dan kesakitan, bebas dari pelacuran dan perbudakan sesama manusia, dan bebas dari berbagai tragedi kemiskinan lainnya. Kemiskinan juga adalah sumber segala masalah sosial-kemasyarakatan seperti masalah rumah tangga, kriminalitas, anak-anak jalanan, daerah kumuh, dan lain-lain.
Paradigma pengentasan kemiskinan harus bergeser dari menempatkan rakyat miskin sebagai objek menjadi subjek pembangunan. Orang miskin tak boleh lagi dipandang sebagai pihak yang membebani negara, namun justru sebagai pihak yang memiliki hak atas negara. Program pengentasan kemiskinan tak boleh lagi bersifat karikatif, parsial, bahkan eksploitatif dan penuh kekerasan. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, terinstitusionalisasi dan bersifat permanen.
B. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pembangunan SDM akan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan secara bersama-sama berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kesehatan dan pendidikan juga berperan besar dalam meningkatlan harmoni sosial dan mendorong pemerataan.
Pembangunan SDM juga akan didorong melalui penguasaan IPTEK. Muatan IPTEK akan didorong menjadi bagian penting dari muatan kurikulum dan sebagai sarana peningkatan kualitas pembelajaran. Lembaga pendidikan di setiap jenjang akan didorong untuk mengupayakan pemanfaatan teknologi komunikasi jarak jauh dan penggunaan komputer sebagai media dalam proses pembelajaran yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran. Di saat yang sama computer and internet literacy dari masyarakat akan terus ditingkatkan.
C. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Peningkatan pendapatan masyarakat akan didorong terutama melalui penciptaan lapangan kerja yang luas serta sesuai dan layak bagi kemanusiaan. Penciptaan lapangan kerja sendiri didorong melalui dua cara yaitu penciptaan lapangan kerja formal dan penciptaan wirausahawan.
Penciptaan lapangan kerja formal didorong melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, kemudahan perizinan, birokrasi yang bersih dan melayani, serta insentif-insentif fiskal dan non fiskal. Sedangkan penciptaan wirausahawan akan didorong melalui asistensi dan pemasaran, penciptaan pasar kredit mikro yang fleksibel, serta asistensi pada teknologi produksi dan manajemen usaha.
D. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Dalam era otonomi daerah dan era globalisasi, reformasi birokrasi adalah keniscayaan. Jakarta akan semakin suram dan tertinggal jauh dari pesaing-pesaingnya jika birokrasi tak segera memperbaiki dirinya. Kita membutuhkan birokrasi yang berorientasi mengarahkan jalannya pembangunan, bukan birokrasi “sok-tahu” yang mengurus dan ikut campur dalam semua bidang. Kita membutuhkan birokrasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, memprioritaskan tindakan preventif daripada kuratif, saling bersaing dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik serta responsif terhadap aspirasi publik.
E. Penguatan Masyarakat Sipil dan Demokrasi
Penguatan masyarakat sipil dilakukan melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, etnis dan golongan, pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal, pembinaan pelajar dan pemuda, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal, serta mendorong reformasi birokrasi. Sedangkan penguatan demokrasi dilakukan melalui pendidikan politik masyarakat, penciptaan saluran aspirasi masyarakat secara memadai, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk mencapai visi-misi yang telah ditetapkan (lihat bagian 1), Jakarta membutuhkan strategi dan kebijakan dasar di atas yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan sektoral. Dengan strategi dan kebijakan dasar yang komprehensif, maka program-program pembangunan sektoral akan menyentuh semua bidang/sektor pembangunan terpenting. Dengan demikian, program-program pembangunan akan bersifat komprehensif dan terintegrasi yang merupakan pengejawantahan dari visi-misi serta strategi dan kebijakan dasar. (bersambung)
