Perubahan undang-undang di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga sekarang memiliki perkembangan sejarah dan peran yang mencakup masalah hukum serta politik negara. Berikut ini adalah beberapa perubahan undang-undang di Indonesia dari era kemerdekaan hingga masa sekarang:
1.Masa kemerdekaan (1945-1949)
  Setelah dilaksanakan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara. Namun pada periode ini, situasi politik dan militer tidak stabil dikarenakan Indonesia yang masih tertatih untuk berjalan serta masih dalam tahap perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda ynag mulai Kembali saat itu, sehingga roda pemerintahan belum dapat berjalan secara penuh.
2. Undang-undang Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949-1950
  Pada akhir tahun 1949, Indonesia menandatangani konferensi meja bundar (KMB) yang menandai bahwa adanya pengakuan kedaulatan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang menganut faham federal.
  UUD 1945 yang sebelumnya berlaku digantikan oleh Konstitusi RIS 1949 atau UUD RIS, yang membawa Indonesia ke dalam sistem federal. Negara RIS ini terdiri dari negara-negara bagian yang lebih independen dan lebih bebas mengenai ketentuan dan penegakan hukum. Namun sistem federal ini tidak bertahan lama karena banyak rakyat yang menuntut untuk Kembali ke kedaulatan yang satu sehingga konsep negara federal ini dibubarkan dan diganti konstitusinya menjadi UUDS (undang-undang sementara) tahun 1950.
3. UUDS (1950-1959)
  Pada tahun 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan menggunakan UUD Sementara 1950 (UUDS 1950). UUDS 1950 mengusung sistem pemerintahan parlementer, di mana perdana menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden hanya symbol dari adanya pemerintahan atau kedaulatan hukum di Indonesia. Periode ini dikenal sebagai masa "Demokrasi Liberal" karena penuh dengan instabilitas politik yang disebabkan oleh pergantian kabinet yang sering dilakukan.
 4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang membubarkan kelompok konstituante dan mengembalikan konstitusi hukum pada UUD 1945. Dewan konstintuante yang ada sebelumnya dibubarkan karna dinilai terlalu mengedepankan suatu pribadi atau golongan tertentu.
5. Masa Orde Baru (1966-1998)
