Minimnya transparansi
Sistem perizinan yang kompleks
Hierarki birokrasi yang rigid
Diskresi Berlebihan
Ruang kebijakan yang terlalu luas bagi pejabat publik menjadi celah utama terjadinya korupsi. Interpretasi subjektif terhadap regulasi, kurangnya standar objektif dalam pengambilan keputusan, dan budaya patronase telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik koruptif. Diskresi berlebihan memungkinkan:
Penafsiran sepihak terhadap peraturan
Pertimbangan personal dalam pengambilan keputusan
Transaksi tidak resmi dalam birokrasi
Praktik suap-menyuap yang terselubung
Rendahnya Akuntabilitas
Sistem pengawasan yang lemah merupakan faktor kritis dalam berkembangnya korupsi di Indonesia. Ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif telah menciptakan ruang aman bagi pelaku korupsi. Rendahnya akuntabilitas ditandai dengan:
