Mohon tunggu...
Adam Kusumaatmaja
Adam Kusumaatmaja Mohon Tunggu... wiraswasta -

apa adanya

Selanjutnya

Tutup

Politik

Masih Perlukan Debat Capres/Cawapres Setelah KPU Tidak Fasilitasi Pemaparan Visi dan Misi?

6 Januari 2019   12:14 Diperbarui: 6 Januari 2019   12:52 192
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
screenshoot pribadi dari kompas.com

Seperti sudah diperkirakan, akhirnya KPU memutuskan untuk tidak fasilitasi penyampaian visi dan misi Capres/Cawapres dalam debat pada 17 Januari 2019. (Kompas, 5/1/2019).

Alasannya tidak ada kesepakatan dari kedua tim pemenangan. Tim Kemenangan Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01 menolak penyampaian visi dan misi secara langsung dalam debat dan usulkan cukup disampaikan oleh tim sukses. Sementara Badan Kemenangan Nasional (BKN) dari pasangan nomor urut 02 mengusulkan perlunya penyampaian visi/misi secara langsung oleh pasangan calon dalam acara debat.

Dengan alasan tidak ingin memihak, KPU memutuskan untuk tidak memfasilitasi penyampaian visi dan misi Capres/Cawapres. Kata KPU, karena tidak diatur dalam undang-undang penyampaian visi dan misi dapat dilakukan terpisah dan diserahkan kepada tim pemenangan masing-masing. 

Bukan hanya membatalkan penyampaian visi dan misi Capres/Cawapres, KPU juga menyebut pasangan capres-cawapres akan mengetahui daftar pertanyaan sebelum debat berlangsung.

Mengetahui keputusan KPU, tanggapan pun bermunculan di media sosial, khususnya terkait keberpihakan KPU dan perlunya penyampaian visi dan misi oleh Capres/Cawapres.

"Kita ini milih Presiden bukan Timses. Super star itu Capres dan Cawapres. Tugas @KPU_ID sebagai fasilitator agar rakyat tahu the next President ways hanya dg "memfasilitasi" agar visi misi Paslon diketahui rakyat. Bukan malah dibatalkan acara visi misi tsb," begitu dikatakan Imelda Sari dari Partai Demokrat lewat akun twitternya.

"KPU sudah berevolusi dari wasit pesta demokrasi menjadi juru kampanye paslon no urut 1. saya tidak tau ini keinginan KPU atau ditekan oleh istana. #KPUCURANG" begitu twit dari @zulfikarreza.

Terkait dengan rencana KPU memberikan pertanyaan sebelum debat, Ferdinand Hutahean (juga) dari Partai Demokrat menulis di twitter "Wahai tuan @KPU_ID , debat itu gunanya utk menguji wawasan Capres Cawapres. Menguji kemampuan berpikir mrk utk memimpin bangsa ini. Lantas mgp pertanyaan debat mau dibocorkan seminggu sblm debat? Mmgnya capres itu mau disuruh hapalan? Ini pilpres kualitas paling buruk."

Sementara netizen lainnya @rafsandi berkomentar "Ini sama aja kaya panitia rekrutmen pns ngasih tau soal ujian di sosmed 1 minggu sebelum ujian, terus peserta yang jutaan tersebut lulus semua wkwkwk #JKWTakutPaparkanMisiVisi #JokowiAminLebihBaik #PrabowoSandiAja"

Komentar yang lebih keras disampaikan oleh @alfatih "Karna mreka semua tau paslon no 1 gak sebanding dengan paslon no 2 jika di tes udah jelas dari kebijakan KPU yg lebih memberi peluang paslon no 1 biar tidak kliatan plonga plongonya DuS!!!"

Kok semua komentar terhadap KPU negatif? Mana komentar-komentar positifnya? Baiklah, untuk mendapatkan komentar positif marilah kita telusuri beberapa akun twitter yang dikenal sebagai pendukung capres/cawapres nomor 01 seperti Denny JA, Denny Siregar, Abu Janda atau PSI. Sebagai pendukung garis keras, pasti mereka tersinggung jika calon yang didukungnya diremehkan terkait penyampaian visi dan misi. 

Denny JA yang dikenal sebagai tukang survei sampai sejauh ini tidak ada komentarnya mengenai putusan KPU di akun twitternya. Mungkin Denny JA lagi sibuk buat meme hasil surveinya.  Sedangkan soal visi dan misi dalam debat capres/cawapres bukan hal penting bagi Denny JA.

Sementara Denny yang lain yaitu Denny Siregar di akun twitter malah sibuk ngomentarin urusan prostitusi oleh seorang artis  "Habis bayar sekali crot 80 juta, trus teriak, "jaman @jokowi apa-apa mahal !!"

Bagaimana abu janda atau Permadi Arya? Sama saja, dia mungkin tugasnya bukan untuk menjelaskan soal penyampaian visi dan misi, tapi fokus ngomentarin ulama dan orang Islam. 

Sementata itu PSI sepertinya masih sibuk dengan piagam penghargaan yang diciptakannya, sambil berpikir untuk melakukan tindakan apa lagi yang bisa membuat heboh di media.

Satu-satunya yang memberikan "dukungan" terhadap keputusan KPU datang dari @dhiekasetyawan. Meski ia tidak dikenal sebagai pendukung pasangan nomor 01, tetapi berani bela KPU "Pdhl klo pada baca linknya, pst akan paham.. tdk jd diselenggarakan krn tdk ada kesepakatan antar pihak krn ada perbedaan. Dan itu ternyata ga diharuskan dan tdk ada di UU. KPU menyarankan utk msg2 paslon memaparkan sendiri visi misinya tanpa KPU..Lalu apa yg hrs diributkan?"

Lalu bagaimana tanggapan KPU terhadap kritik yang muncul? Sejauh ini KPU terlihat akan tetap dengan keputusannya. Tidak ada tanda-tanda keberanian bahwa KPU akan mengubah keputusannya.

Dari sikap KPU yang sepeti itu dan sikap pendukung pasangan calon nomor 01 yang terkesan diam saja dan senang dengan putusan KPU, sebenarnya acara debat presiden/wakil presiden 2019-2024 tidak diperlukan lagi. Tidak ada gunanya lagi dilakukan debat yang menghabiskan biaya tidak sedikit. Kita sudah tahu siapa pemenangnya pemilihan presiden/wakil presiden. 

Harapan besar kepada KPU untuk mencari leader yg punya visi dan nyali, bukan mencari petugas yg cuma buat program tanpa arah tujuan, sudah diabaikan oleh KPU sendiri. KPU tidak bisa menunjukkan bisa menjadi wasit yang seyogyanya berwibawa dan independen. 

Paparan visi dan misi adalah acara bagus untuk pengenalan calon. Namun, hal tersebut tidak dimanfaatkan KPU untuk menunjukkan sikap yang independen. KPU justru terkesan berusaha melindungi kelemahan salah satu pasangan capres/cawapres. 

Alasan KPU bahwa hal penyampaian visi dan misi secara langsung pasangan Caores/Cawapres tidak diatur di dalam undang-undang terkesan mengada-ada. Kalau tidak diatur dalam undang-undang, mengapa KPU bisa memutuskan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan Capres/Cawapres sebelum debat? Bukankah hal itu juga tidak diatur dalam undang-undang?

Dengan kenyataan di atas, kalaupun memang debat tetap dilakukan tanpa kewajiban penyampaian visi dan misi secara langsung, maka sebaiknya Capres/Cawapres nomor urut 02 tetap sampaikan visi dan misinya sesuai tema debat tanpa diwakili tim sukses. Tunjukkan bahwa pasangan Capres/Cawapres nomot urut 02 memang lebih unggul. Bila pasangan Capres/Cawapres nomor urut 01 tidak mau menyampaikan visi dan misinya sendiri dan memilih diwakili tim sukses, anggap saja mereka tidak memiliki visi dan misi sendiri buat Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun