Ada Sanksi di Balik Vaksinasi

Pada hari rabu (13/1/2021), Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang melakukan vaksinasi. Dan nantinya akan berlanjut untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat.

Sebelumnya Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan izin penggunaan yang dikeluarkan oleh BPOM, vaksin ini dapat digunakan untuk program vaksinasi seluruh masyarakat di Indonesia.

Masyarakat yang menolak untuk divaksinasi akan diberikan sanksi pidana atau denda. Mengapa banyak masyarakat menolak? Karena adanya keraguan apakah vaksin sudah dipastikan aman dan tidak menimbulkan efek samping dari tingkat rendah sampai tinggi dan vaksinasi merupakan hak masing-masing tiap orang dan seharusnya tidak ada paksaan untuk melakukannya.

Apakah dengan adanya sanksi tersebut dikatakan sudah tepat? Apakah dengan menolak vaksin itu sebuah kejahatan atau pelanggaran? Banyak pertanyaan yang tumbuh dikalangan masyarakat. Yang perlu dilakukan itu sebenarnya pemerintah berani bertanggung jawab jika terjadi sesuatu setelah dilakukannya vaksinasi dan perlunya pemahaman kepada masyarakat.

Kekhawatiran masyarakat muncul dengan virus corona yang selalu memiliki varian baru. Dan apakah vaksin ini sudah dinyatakan tepat dan apakah vaksin tersebut dapat menangani mutasi dari virus corona? Jika memang demikian, masyarakat tidak adalagi alasan untuk menolak melakukan vaksinasi dan sanksi bisa diterapkan.

Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat adalah edukasi bukan sanksi. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin tersebut aman. Setidaknya pemerintah menyediakan data perbandingan vaksin sinovac dengan vaksin-vaksin yang lain dari segi efektifitas dan efikasinya. Jika dengan edukasi masyarakat dapat lebih memahami, jika penolakan masyarakat diatasi dengan ancaman berupa sanksi, apakah justru masyarakat semakin ragu dan semakin berprasangka negative terhadap pemerintah?