“Lelaki gemulai itu lingsir di tengah panggung. Bibir merahnya bergerak genit senandungkan tembang jawa. Merdu menawan hati, menggelisahkan penonton yang rata-rata juga kaum lelaki.“
Membaca budaya-politik dalam etape Pilkada, isu SARA terlalu sering dipakai sebagai senjata pamungkas mendongkrak popularitas sekaligus menjatuhkan lawan. Mengabaikan persoalan ini sama saja membiarkan pedang politik terasah untuk membelah bangsa yang kian retak dalam sentimen kedaerahan, agama, etnik, dan golongan.
Melalui pendekatan trikotomi “Abangan, Santri, dan Priyayi” Clifford Geertz, kita dapat menengok dokumentasi perpecahan dalam struktur sosial masyarakat, dengan kebudayaan yang akulturatif dan agamanya yang sinkretik. Ternyata, dengan teropong sosial-humaniora semakin jelas menggambarkan sistematisasi yang tidak hanya tetap relevan di periode masa kini, namun juga meluas pada struktur masyarakat yang primordial.
Abangan, mengacu pada tradisi empiris kaum tani yang tidak terlalu melibatkan diri pada ritual agama yang aktif; berpola pada tradisi jawa yang kental di kehidupan sehari-hari. Santri, kelak menjadi kekuatan Islam yang skripturalis; mengkonversi ajaran apa adanya secara total. Sedangkan Priyayi, adalah kelompok ketiga yang dilihat Geertz sebagai kaum bijaksana dalam semangat kedalaman yang akhirnya berperan sebagai penyeimbang; berkembang menjadi semacam pendamai dalam skismatik dari sejarah perseteruan antara kelompok islamis dengan keyakinan lokal (abangan).
Pada masanya, saat landreform menjadi barang dagangan politik, Ludruk berhasil menyuarakan satir dan kritik; menjadi media ampuh pembawa lompatan ide dan semangat pembebasan atas sisa-sisa feodal yang masih terbawa oleh kaum agamis dan tuan tanah. Masyarakat kelas bawah–terbesar di masa awal kemerdekaan–melawan dalil-dalil suci yang dipertahankan oleh para tokoh agama yang perannya justru terasa dalam meruntuhkan semangat revolusioner.
Hingga tuhanpun turut dipentaskan di atas panggung Ludruk, yang telah ditolak sejak awal lahirnya oleh Kaum Santri. Berkali-kali lakon “Malaikat Kipo” yang berbau agitasi membelah kian lebar jurang antara Kaum Santri dan Abangan. Namun, di saat itu pula lah Soekarno justru mengundang mereka ke dalam istana.
Presiden Soekarno, perwakilan kelas Priyayi, “melindungi” keberadaan Ludrukers yang kebanyakan adalah kaum Marhaen. Sang Priyayi mengangkat mereka ke tempat yang lebih tinggi serta meredam konflik antara Santri dan Abangan, bahkan menyatukannya dalam jargon ‘antikolonialis dan antiimperialis’.
Belajar dari Sejarah
Sejarah jelas belum selesai, dramaturgi konflik sosial masih terus berputar dengan segala dinamikanya. Dalam satu kasus, ayat yang “dipinjam” Ahok untuk menunjukkan diri sebagai calon terbaik dalam Pilkada DKI, berbuah kecaman dari kelompok agama yang merasa tersinggung secara akidah.
Dalam konsep trikotomi yang telah penulis singgung sebelumnya, bolehlah menaruh Ahok dalam kelompok abangan–yang diperluas–, yang “hanya mendengar-dengar saja” akidah yang dimaksud, dan tidak menjalaninya. Sedangkan “para santri” pembela akidah Islam adalah yang paling keras mengecam, hingga menuntut Ahok untuk mundur dari panggung balaikota.
Meskipun tidak secara langsung menjadi sebuah skismatik, namun penolakan oleh kelompok pembela Islam terhadap Ahok menampilkan fenomena yang sama sejak masa lalu, santri versus abangan. Jika dahulu kaum priyayi yang berada di antara mereka–berkat status sosialnya–mampu meredam konflik yang ada, sangat mungkin hal tersebut dilakukan kembali saat ini. Kaum priyayi yang adalah mereka yang duduk di dalam lembaga kekuasaan negara; para cendekiawan dan kaum terpelajar; serta tokoh masyarakat di berbagai lapisan, dapat menjadi pendamai dalam isu SARA yang acap kali dimanfaatkan oleh politik.
Na’ molitod kon uoi pondot ‘bagai melilit rotan besar dan rotan kecil’. Kaum Priyayi–sebagai bagian dari masyarakat yang hidup–dapat menjadi pemersatu. Sebagaimana sejak awalnya Priyayi bisa sekaligus sebagai priyayi-abangan ataupun priyayi-santri, mempunyai pilihan untuk membawa masyarakat pada keadaban, ataukah kehancuran.
Saat ini memang masih tergulir pada isu agama, namun isu-isu yang menyentuh kesukuan, etnik, maupun antar golongan, tetap berpotensi terus-menerus muncul sebagai konflik primordial yang akan menjadi bahaya laten.
Kelompok Priyayi yang cenderung masuk sebagai bagian dan diterima di kedua kelompok lainnya dapat memimpin dan membawa pencerahan pada isu-isu yang lebih mulia, seperti: kemanusiaan yang berkebudayaan, pembangunan masyarakat madani, serta demokrasi dan keadilan sosial. Percuma saja berdiri di salah satu sisi pendukung dan terseret dalam permainan ‘judi’ politik, karna tak ada gunanya bangga dengan sensasi menggelitik SARA yang memang laku-jual; sejatinya virus yang memecah persatuan.
Maka, style priyayi harus dipakai guna mencegah gulungan bola salju ‘devide et impera’ yang semakin besar, hingga dapat membelah Indonesia sebagai negara-bangsa.
Takdir kita sebagai Bangsa yang majemuk; janganlah perbedaan dipaksakan untuk menjadi sama. Karna telah final bagi kita rumusan Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Suka-tidak suka, bukanlah ludruk jika tanpa waria. Tak ada Indonesia jika tanpa bhinneka –karya dramatik para Bapak Pendiri Bangsa yang melihat perbedaan sebagai sebuah kekuatan.
Maka siapapun yang ingin menempatkan diri sebagai pemimpin di sudut manapun negeri ini, wajib memiliki jiwa dan semangat kenegarawanan yang pantas. Memandang rakyat sebagai subyek, untuk dihidupi dan bukan untuk dimanipulasi.
