Faktor lain yang tidak kalah penting dalam sistem pemungutan suara berbasis elektronik ini adalah kerahasiaan dan keamanan. Hal ini dapat dicapai dengan persiapan yang matang dari pihak panitia dengan membangun sebuah sistem yang kuat dan tidak mudah ditembus (di hack).
Keuntungan lain yang akan dari sistem ini selain menghemat biaya dan waktu adalah hasil dimana kalkulasi hasil akan lebih akurat, selain itu sistem ini juga bersifat transparan dimana hasil perhitungan akan lebih cepet terproses secara otomatis, real time dan masyarakat dapat melihat hasilnya dengan mudah.
Di Indonesia sendiri pemungutan suara berbasis elektronik merupakan hal baru dan baru bisa dilakukan pada tingkat Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Kepala Desa sesuai amanat undang-undang. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan dengan sistem e-voting dilatar belakangi karena adanya kericuhan yang disebabkan kurang efisien dan efektifnya pemungutan suara konvensional seperti yang terjadi di Kabupaten Pemalang (Firmansyah, 2018). Ini menunjukan bahwa e-voting dapat menjadi sebuah metode alternatif dalam proses pemilihan umum karena lebih efektif dan efisien dari sistem konvensional.
2. Peluang dan Hambatan dalam Pelaksanaan E-Voting
a. Peluang
Modernisasi dan digitalisasi merupakan bentuk kemajuan peradaban yang ditandai oleh adanya teknologi. Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat, pertumbuhan telepon seluler yang semakin meningkat serta akses informasi yang mudah, ditambah dengan murahnya tarif data yang ada di Indonesia (Slamet, S., Hamdan, A. R. B., & Deraman, 2015). Hal ini yang kemudian menjadi sebuah faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan pemakaian media elektronik terutama pada generasi muda yang hampir setiap harinya menggunakan smartphone.
Teknologi bukan hanya menjadi pelengkap tapi sudah menjadi  kebutuhan bagi masyarakat di hampir semua kalangan dan berbagai bidang kehidupan. Diera sekarang ini kita bisa melihat bagaimana peran penting teknologi seperti smartphone dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, terutama pada masa pandemi covid-19 beberapa bulan lalu yang bahkan saat ini masih ada. Teknologi dapat menjadi sebuah alternatif bukan hanya dalam dunia pendidikan tapi juga politik atau pemerintahan. Dalam pemerintahan kita mengenal istilah e-governance atau e-goverment yang merupakan produk dari adanya teknologi saat ini.
E-governance merupakan tata cara atau kelola sistem pemerinta, dimana pemerintah menyediakan sebuah produk atau media komunikasi dan informasi berbasis internet yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, contohnya seperti aplikasi Bebunge (Bekasi Nyambung Bae) yang merupakan sebuah aplikasi yang memuat berbagai fitur pendukung dalam pelayanan masyarakat seperti pengaduan, layanan kemasyarakatan, dan informasi terkini yang dapat dilihat dihalaman utama, aplikasi ini juga mudah untuk diakses atau didownload karena sudah tersedia di playstore.
Berdasarkan pemaparan diatas kita dapat melihat begitu besarnya peluang yang dapat digunakan Indonesia dalam pemanfaatan teknologi. Secara teknis pemungutan suara konvensional (pencoblosan atau pencontrengan) memiliki resiko yang lebih dalam pelaksanaanya, berbeda dengan electronic voting yang lebih efisien dan mudah. Penghematan biaya dan waktu menjadi salah satu keuntungan dari adanya e-voting ini, kemudahan dalam akses dan hasil yang lebih akurat menjadi keuntungan lain dari sistem ini. Sehingga secara teori Indonesia siap dan mampu melaksanakan pemungutan suara elektronik ini.
b. Hambatan
Perkembangan teknologi di Indonesia belum sepenuhnya merata, beberapa daerah dipelosok negeri masih kesulitan mendapat jaringan serta mahalnya tarif internet. Secara umum masyarakat indonesia yang paham akan teknologi adalah generasi muda saat ini (setelah era reformasi) sedangkan para orang tua mereka masih kesulitan dalam memahami teknologi (buta teknologi).
Menurut Slamet, S., Hamdan, A. R. B., & Deraman (2015) dalam jurnalnya mengatakan bahwa banyak masalah yang menjadi faktor terhambatnya proses penerapan e-demokrasi di Indonesia. Beberapa masalah yang teridentifikasi terkait dengan hambatan e-demokrasi adalah belum ada nomor identitas yang jelas, kesenjangan digital, dan penyebaran teknologi yang tidak merata di Indonesia.
Berdasarkan data tersebut, meski secara teori electronic voting atau pemungutan suara berbasis elektronik dapat dilaksanakan namun, ternyata masih ada faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut. Jika pelaksanaan sistem ini tetap dilakukan maka bukan tidak mungkin akan muncul permasalah baru, dimana akan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hak nya sebagai pemilih karena adanya kesenjangan teknologi tersebut.
