Pilkada Mabar: MISI Tidak Membebani Kontraktor?

"Kontraktor, pengusaha lainnya tak pernah luput dari peran aktif membantu para Cakada Pilkada. Keterlibatan mereka bukan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, para Cakada jangan mengibuli hati nurani apalagi jika mengibuli rakyat secara keseluruhan"

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak lepas dari diskusi elit elektoral lokal maupun Nasional. Para elit politik keroyokan mengambil peran dalam prosesi kontestasi Pilkada di Kota Premium itu.

Dalam satu sesion diskusi tokoh nasional, ada statement yang menarik bahwa "pilkada Mabar dicaplok oleh elit politik nasional". Artinya bahwa kontestasi Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Manggarai Barat melibatkan peran sentral elit politik nasional: mulai dari ketua partai hingga pejabat teras partai lainnya. 

Dengan alasan yang cukup rasional, realitas sirkulasi politik Kabupaten Manggarai Barat melibatkan peran aktif para elit politik dan tentunya menjadi Locus prioritas perhatian elit politik nasional dengan landasan keputusan dan keberpihakan.

Indikasi Sebab musababnya tidak terlepas dari multi kepentingan yang akan dicapai di kabupaten Manggarai Barat. Salah satunya ialah karena pasca ditetapkannya "Labuan Bajo sebagai kota pariwisata prioritas" dengan pelbagai sub sektor program nasional(proyek prioritas).  Siapa sih yang tidak ingin berinvestasi di Labuan Bajo?

Karena salah satu alasan demikian, maka menjadi satu kemungkinan, para elit politik nasional memberikan atensi khusus untuk kabupaten Manggarai Barat pada pilkada 2020.

Implikasi dari peran sentral para elit ialah jaminan jangka panjang manakala Paslon yang dijagokan mendapat trofi pada laga kali ini. Sehingga indikasi pengerahan materil, pikiran dan lain sebagainya tertuju pada kontestan yang bersangkutan.

Selain diskursus keterlibatan elit politik, indikasi peran para pengusaha besar, para investor, pun jadi titik krusial pada Pemilihan Kepala daerah Manggarai Barat tahun 2020. Lebih esensialnya adalah pada poin peran kolaborarif antara kontraktor, investor dan Paslon Pilkada. 

Seberapa besar peran Cukong pada Pilkada Mabar?

Mahfud MD, Kemenkumham RI menyampaikan bahwa 82  persen calon kepala daerah dibiaya oleh cukong. Hal ini disimpulkan berdasarkan data hasil analisis kuantitatif laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). dari 1.472 calon kepala daerah ditemukan 82 persen dibiaya oleh para cukong.

Keterlibatan para Cukong( kontraktor, busnismen, dan pengusaha besar lainnya) tentu memiliki alasan krusial jangka panjang. Yah, jika berbicara tentang keterlibatan cukong: antara proyek infrastruktur, investasi dan jenis kontrak karya jangka panjang.