Kemacetan Parah Akibat Kampanye di Jalan Pantura Pasuruan

Pasuruan, Sabtu, 23 November 2024

Jalan Raya Pantura, salah satu jalur strategis lintas provinsi yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan sekitarnya, lumpuh total pada Sabtu sore akibat kemacetan panjang yang disebabkan oleh pawai kampanye pasangan calon bupati nomor urut 2, Rusdi Shobih. Pawai yang melibatkan konvoi kendaraan besar, termasuk truk bermuatan sound system, sepenuhnya mengambil alih jalur utama tanpa pengaturan jalan alternatif. Hal ini berdampak besar pada arus lalu lintas, memengaruhi mobilitas masyarakat hingga logistik barang antarprovinsi.

Penutupan akses keluar tol Legok oleh petugas kampanye memperburuk keadaan, membuat antrian panjang kendaraan menjalar hingga beberapa kilometer. Truk-truk bermuatan besar, bus angkutan umum, hingga pengendara sepeda motor terpaksa berhenti total. Kondisi ini juga mempengaruhi ribuan pekerja yang hendak pulang ke rumah setelah seharian bekerja di Surabaya.

Yanto, salah seorang pekerja pabrik, mengaku sangat kecewa dengan situasi ini. "Kami sudah terjebak lebih dari dua jam. Tidak ada pergerakan sama sekali. Padahal hanya ingin pulang. Apa mereka tidak memikirkan orang lain?" ujarnya kesal. Sopir truk cargo pun mengeluhkan dampak kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang. "Barang-barang yang kami bawa punya jadwal pengiriman ketat. Situasi ini benar-benar merugikan banyak pihak," keluh Ahmad, sopir truk yang mengangkut kebutuhan logistik antarprovinsi.

Sebagai jalan lintas provinsi, Jalan Raya Pantura memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 127 menyebutkan bahwa jalan arteri primer, seperti jalan lintas provinsi, berfungsi sebagai penghubung wilayah yang harus dijaga kelancarannya. Selain itu, Pasal 134 UU yang sama menegaskan bahwa kegiatan seperti kampanye politik tidak termasuk dalam prioritas pengguna jalan, yang berarti tidak boleh mengganggu fungsi utama jalan raya sebagai sarana transportasi publik.

Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (1), yang menyebutkan bahwa tindakan yang menyebabkan gangguan di jalan dapat dikenakan hukuman denda atau pidana. Dengan demikian, penyelenggara kampanye seharusnya memastikan kegiatan mereka tidak mengganggu ketertiban umum, apalagi sampai melumpuhkan jalur vital seperti Pantura.

Masyarakat berharap pihak berwenang mengambil langkah tegas untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. "Kampanye itu hak demokrasi, tapi harus ada pengaturan yang adil. Jangan sampai kepentingan politik mengorbankan masyarakat luas," ujar seorang warga setempat. Hingga malam hari, kemacetan belum sepenuhnya terurai, meskipun petugas kepolisian telah dikerahkan untuk mengurai lalu lintas. Masyarakat diimbau bersabar dan mengikuti arahan petugas untuk mempercepat pemulihan kondisi lalu lintas.

Hiburan sound system mungkin menjadi idaman di warga lokal namun dari kegiatan ini dan acara ini mengakibatkan banyak orang yang akan melintasi jalan Pantura sangat tergangu