Seperti biasa jika sudah memasuki akhir kepemimpinan, banyak vibes baru bermunculan, mulai dari deretan artis yang di rekrut menjadi anggota dewan sampai pada para Caleg yang tak pantas menjabat sebagai seorang pemimpin di wilayah-wilayah tertentu. Tetapi sebagai pemimpin partai, tentu tidak rela jika partainya stagnan bahkan mengalami kemunduran, sehingga jalur untuk mengelabuhi masyarakat atau sebagai ke-viralannya mereka merekrut Dewan yang tak pantas menjabat.
Banyaknya partai politik membuat kebijakan pemerintah semakin mendiskreditkan perundang-undangan, karena semakin banyaknya legislatif, semakin tertekan pula kesewenang-wenangan keputusan kebijakan, tanpa mengetahui pasti, apakah itu membaik bagi kehidupan masyarakat atau malah menekan keberlangsungan hidup mereka.
Fakta menguak, banyaknya kesewenangan keputusan menjustis seseorang tanpa adanya bukti yang jelas, apalagi rakyat kecil. Seperti kasus tiga petani yang menebang pohon di kebun sendiri dijerat UU P3H. "Menurut Edi, UU P3H seringkali digunakan untuk menjerat petani kecil yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Padahal, undang-undang ini sejatinya dibuat untuk menjerat pelaku pembalakan liar dari kelompok atau korporasi dengan modus operandi canggih untuk kepentingan komersial." (Jay Fajar : 2020). Kabar duka buat UU, semakin kebelakang semakin tak jelas UU yang berlaku..
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
