'Political Attention' Bagi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

1412935932849372844

Gambar 4. Anomali hotspot dari berbagai provinsi rawan kebakaran di awal Oktober 2014 2014 (Sumber : hasil pengolahan dari data hotspot MODIS-FIRMS)

Secara visual berdasarkan sebarab spasial, hotspot di beberapa wilayah utama kebakaran hutan dan lahan ditampilkan pada Gambar 5. Dapat dilihat, bahwa titik panas menyebar dengan pola yang mendekati pantai yaitu di Bagian Selatan dan Timur pulau Kalimantan dan bagian Selatan Pulau Sumatera. Sebaran hotspot yang sangat padat itu, umunya berada di lahan gambut. Sebagaimana banyak hasil penelitian dan pengetahuan umum, kebakaran di lahan gambut, menyebabkan kepulan asap yang lebih pekat dan berlangsung lebih lama serta sulit dipadamkan. Asap dari kebakaran di lahan gambut pada pagi hari ynag bercampur dengan partikel dan kabut menyebabkan jarak pandang yang sangat minim serta kandungan gas yang dikandungnya berbahaya sangat bagi kesehatan.

1412935981893987037

Gambar 5. Sebaran hotspot di berbagai provinsi rawan kebakaran di awal Oktober 2014 (Sumber FIRMS Web Fire Mapper- https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/firemap/)

Tekanan Media Bisa Berdampak pada Tekanan Politik

Melihat kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang dan dampaknya yang semakin besar da luas, diperlukan langkah maksimal dari berbagai pihak. Pemerintah sudah membuat banyak aturan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga sudah menetapkan berbagai program prioritas untuk menekan kejadian kebakaran hutan dan lahan melalui kementerian terkait dan  lembaga lain sampai tingkat daerah. Dunia Internasionaljuga sudah ikut berpartisipasi untuk membantu pemerintah Indonesia menemukan solusi rumitnya penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Perkembangan politik Indonesia akhir-akhir ini menyedot begitu besar perhatian publik. Manuver politik dari kekuatan politik besar di Indonesia menjadi amnusi yang tak habis-habisnya bagi berbagai media di Indonesia. Sekecil apapun isu, wacana dan aksi dari politisi, partai politik sampai koalisis kekuatan politik, akan diliput secara masif dan bahkan bisa meledak bak bom. Belum lagi berita korupsi yang melibatkan elit poltik menambah rentang waktu publik menyerap dan mendiskusikan isu politik hingga ke warung kopi. Melalui tekanan dan perhatian luas media, bandul kekuatan politik bisa bergerak kesana-kemari. Media bisa memberi tekanan bagi kelompok politik tertentu untuk mendengar dan bahkan menjadikan arus opini media menjadi input dalam pengambilan keputusan penting kelompok politik tertentu.

Berbeda halnya dengan kasus kebakaran hutan dan lahan. Tak terhitung sudah berapa luas lahan yang terbakar, karena memang tidak pernah serius dilakukan perhitungan di lapangan. Tak terhingga jumlahnya, orang-orang yang terserang penyakit akibat kabuyt asap hasil kebakaran hutan dan lahan. Tak terkira lagi berapa triliun rupiah kerugian negara da rakyat yang hilang akibta kebakaran hutan dan lahan karena tak pernah maksimal membela isu lingkungan dan kesejahteraan rakyat.  Media memang pernah mencatat kerugian kebakaran hutan dan lahan di Riau mencapai 50 T (Baca BNPB : Kerugian Negara Rp. 50 T Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau).  Sutopo, Kepala Pusat Data dan Informasi Humas BNPB menyebutkan bahwa Bencana asap mengganggu 30 persen aktivitas perputaran ekonomi di Riau. Itu baru dari sisi ekonomi. Belum lagi sisi kesehatan dan manusianya. Justru kerugian yang dialami langsung oleh masyarakat lebih besar termasuk kerugian akibat kerusakan lingkungan. Namun berbagai data tersebut gaungnya tidak sampai membuat tekanan politik yang mampu memberikan solusi yang dampaknya signifikan bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Besarnya peran media bagi perkembangan politik dan pemberantasan korupsi seharusnya juga bisa diarahkan untuk memberi perhatian besar pada masalah kebakaran hutan dan lahan. Bila ditelisik lebih dalam, kebakaran hutan dan lahan bersumber dari aktivitas manusia yang melibatkan banyak isu dan pemangku kepentingan. Sebagai penelusur kebakaran hutan dan lahan, saya membaca banyak artikel ilmiah dan laporan penelitan dimana solusi penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan kajian berbagai sudut termasuk perlunya peran media. Perhatian media atau bahkan tekanan (media attention) bila terus bergulir bisa membentuk perhatian politik (political attention).

Seperti halnya agenda politik yang banyak diwarnai dan dibentuk oleh opini publik melalui media, tekanan politik untuk secara serius dan maksimal menangani kebakaran hutan dan lahan bisa dibentuk melalui perhatian media yang besar. Akses data dan informasi yang sangat terbuka dan muda bisa menjadi modal bagi pewarta profesional maupun pewarta warga untuk memberi penekanan pada urgen dan pentingnya politisi dan pemangku politik memberi porsi besar pada penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sudah banyak contoh bahwa tekanan media dapat membuat pemegang keputusan cepat bertindak menangani keluhan dan kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangan dunia informasi teknologi dan pesatnya pemakaian sosial media, tekanan media ini akan bisa menunjukkan kekuatannya menekan kekuatan politik untuk secara serius menangani kebakaran hutan dan lahan.

Kini, melalui tulisan sederhana ini, semoga menjadi salah satu tetesan yang menyadarkan politisi, partai politik dan koalisi kekuatan politik di negeri ini untuk serius dan maksimal membela kepentingan rakyat yang terus didera musibah yang berasal dari perbuatan manusia, yaitu kebakaran hutan dan lahan.

Salam lestari!

Achmad Siddik Thoha

Penelusur Kebakaran Hutan dan Lahan dari Universitas Sumatera Utara