Siapa tidak kenal kota Jombang? Kabupaten yang dijuluki sebagai Kota Santri, kini terus berbenah. Visi Bupati Mundjidah Wahab yang baru dilantik cukup mantab: Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing.
Untuk merealisasikan visi tersebut, baru-baru ini dikeluarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019. Peraturan Bupati Jombang tentang Kurikutum Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Ada optimisme, meski juga menyisakan sejumlah catatan yang patut diperhatikan.
Persoalan laten khas pendidikan Indonesia adalah beban pelajaran yang padat dan beragam. Saya pernah mengungkapkan hal ini dalam Sekolah Bukan "Pegadaian" yang Serba Bisa Menyelesaikan Masalah.
Pemerintah dan stakeholder pendidikan begitu mencemaskan nasib masa depan para pelajar. Mereka ingin memberikan bekal yang paripurna. Namun, bekal dasar mengarungi masa depan luput tidak diajarkan.
Kedaluarsa
Mari berpikir ulang. Produk gagasan muatan lokal dan pendidikan diniyah untuk sekolah formal di Jombang sesungguhnya "kedaluarsa". Akan berbeda bila produk tersebut diterapkan di awal tahun 2000-an.
Saat itu, masyarakat benar-benar kesengsem oleh label sekolah full day, sekolah terpadu, sekolah unggulan, bahkan oleh sekolah yang baru lahir berlabel Islam.
Di tengah miskinnya inovasi pendidikan di tingkat sekolah dasar negeri, serta seiring dengan tumbuhnya keluarga muda yang mapan secara ekonomi, sekolah berlabel "hebat" pun laris manis.
Berapapun biaya yang harus dibayar, tidak jadi soal. Belajar di sekolah hingga sore hari menjadi pilihan yang menarik bagi ayah dan ibu yang bekerja di luar rumah.
Sekolah menjadi super hero yang mengatasi semua kebutuhan siswa. Mulai kebutuhan akademik, pembentukan perilaku, hingga urusan keimanan, ibadah dan kemampuan membaca Al-Quran.
Orangtua tinggal tahu beres. Sekolah menjadi tumpuan dan harapan yang utama bagi masa depan anak.
