Pak Wapres: BBM Bukan Naik tapi Penyesuaian Harga, 5 Pertanyaan untuk Pak Wapres

Naiknya harga BBM bersubsidi dan non subsidi, menjadi topik yang masih hangat untuk diperbincangkan apalagi kenaikan BBM juga berimbas naiknya harga sembako. Seperti yang kita ketahui harga BBM naik per 3 September 2022, Kenaikan harga BBM Pertalite saat ini dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. 

Kemudian, Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Sementara Pertamax mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Akan banyak dampak sosial-ekonomi untuk masyarakat, akibat kenaikan harga BBM ini. 

Dilansir dari laman Kompas.com, Wapres memberikan keterangan kepada pers "Sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian normalisasi harga pada harga keekonomian. BBM itu kan seharusnya tidak diberi subsisdi, tapi subsinya berupa bansos kepada masyarakat itu saya kira", ujar Wapres. 

Pada saat itu wapres sedang melakukan kunjungan kerja di Palembang, Rabu (7/9/2022). Pernyataan Wapres itu, membuat masyarakat bertanya-tanya atas dasar apa wapres memberikan keterangan tersebut. Atas dasar itu penulis, memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Wapres sebagai berikut:

1.Apa pak Wapres mengetahui bahwa dengan naiknya harga BBM, berimbas naiknya harga sembako?
Seperti yang kita ketahui hampir semua lapisan masyarakat di Indonesia pasti membutuhkan sembako yang terdiri dari beras, gulapasir, miyak goreng, telur ayam, susu, daging sapi, daging ayam, cabai, bawang merah, bawang putih  dan beberapa jenis sembako lainnya.

2. Pak Wapres sudah mengetahui jika BBM naik, daya beli masyarakat turun?
Harga BBM naik otomatis harga sembako ikut naik, sementara pendapatan atau gaji tetap, ini membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti biasanya.

3. Apa Pak Wapres yakin  bantuan sosial akibat kenaikan BBM ini tepat sasaran?
Masyarakat juga sudah mengetahui jenis-jenis bantuan sosial akibat kenaikan BBM seperti, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp. 600.000, Bantuan Subsisi Upah (BSU)  Rp. 600.000, Bantuan Transportasi Umum dari Pemerintah Dalaerah. Yang menjadi pertanyaan apakah bantuan tersbut tepat sasaran, mengingat banyaknya jumlah masyarakat yang berdampak kenaikan harga BBM. 

Kita juga mengetahui masih banyak sebagian kecil masyarajat yang mungkin  belum mempunyai KTP seperti, pengemis, pengamen, tuna wisma, pemulung, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak terdata oleh pemerintah untuk mendapat bantuan.

4. Pak Wapres bagaimana nasib anak yang putus sekolah dan kurang asupan gizi akibat kenaikan BBM?.
Anak-anak adalah generasi masa depan bangsa, naiknya harga BBM ini berpengaruh dalam hal asupan gizi anak juga menurun, mengingat harga sembako seperti daging, susu, dan telur juga naik. Selain itu ada kenungkinan anak bisa putus sekolah karena pendapatan orang tua yang pas-pasan sedangkan untuk makan aja sulit.

5. Pak Wapres apa terpikirkan naiknya harga BBM, angka kriminalitas akan naik?
Mungkin bagi beberapa sekelompok kecil orang yang kena dampak sosial naiknya harga BBM untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memicu seseorang untuk melakukan kejahatan kiriminal seperti, mencuri, merampok, dan kejahatan kriminal lainnya yang bisa meningkatkan angka kriminalitas.