Dukung Pemakzulan Wakil Walikota Bogor.
Â
1. Bahwa, dengan mencuatnya dugaan intervensi Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman terhadap keputusan pemenang tender di ULP yang berujung keluarnya surat disposi yang redaksinya memuat data penunjukan CV atas sejumlah proyek APBD. Disposisi meminta proyek tersebut ditunda untuk diklarifikasi diulangi. Namun klarifikasi pemenang lelang diarahkan ke ruangan Wakil Walikota Usmar Hariman.
Â
2. Keluarnya surat disposisi yang dibuat oleh Wakil Walikota Bogor yang redaksionalnya secara harfiah adalah intervensi, padahal ULP adalah lembaga independent dan keputusannya tidak bisa di intervensi oleh siapapun sesuai dengan perpres no 4 tahun 2015.
Â
3. Wakil Walikota diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67, bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil untuk mentaati ketentuan dalam UU.
Â
4. Hak angket sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh DPR yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Â
5. Hak angket yang bermuara pada Impeachment / pemakzulan. Suatu proses mendakwa, menuduh atau memanggil seorang kepala daerah atas dugaan pelanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang berujung kepada diberhentikan atau tidaknya seorang kepala daerah.
