UMKM Sektor Paling Terdampak Pandemi

Sebagian peneliti juga mulai menyoroti aturan PP No. 23 Tahun 2018, pasalnya dengan dasar pengenaan pajak (DPP) berdasarkan penghasilan bruto dianggap tidak adil dan memberatkan bagi para pelaku UMKM yang terdampak pandemi yang membuat para pelaku UMKM harus tetap membayar pajak selama melakukan penjualan dan penyerahan jasa, tanpa memperhitungkan biaya dan kerugian yang tidak diakui dan tidak dapat dikompensasikan pada tahun pajak berikutnya.

Sehingga muncul banyak insentif untuk membantu UMKM kembali hidup dan diharapkan membawa efek positif bagi sektor UMKM sebagai respon pemerintah untuk membantu menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi lewat sektor UMKM.

Seiring berjalannya waktu, pandemi covid-19 belum juga mereda, pada akhir bulan Oktober tahun 2021 pemerintah menerbitkan suatu inovasi integrasi aturan perpajakan yaitu UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Dimana aturan ini meberikan keringanan bagi para pelaku UMKM dengan meberikan parameter pengenaan pajak dengan batasan RP 500.000.000 per tahun (akumulasi) tidak akan dikenakan pajak UMKM sebagaimana dimaksud dalam PP No. 23 Tahun 2018. Berikut ilustrasinya:

PT A memiliki Penghasilan Bruto 2022:

- Bulan Januari sebesar Rp 100.000.000

- Bulan Februari sebesar Rp 300.000.000

- Bulan Maret sebesar Rp Rp 100.000.000

- Bulan April sebesar Rp 150.000.000

Maka, kewajiban pembayaran pajak oleh PT A sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 dengan batasan yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Bulan Januari sebesar Rp 100.000.000 = Rp 0, Karena akumulasi penghasilan bruto < Rp 500.000.000

- Bulan Februari sebesar Rp 300.000.000 = Rp 0, Karena akumulasi penghasilan bruto < Rp 500.000.000

- Bulan Maret sebesar Rp 100.000.000 = Rp 0, Karena akumulasi penghasilan bruto <= Rp 500.000.000

- Bulan April sebesar Rp (150.000.000 x 0,5%) = Rp 750.000

Itulah ilustrasi perhitungan pengenaan pajak bagi para pelaku UMKM setelah penerbitan UU No. 7 Tahun 2021 yang lebih berkeadilan dan tidak memberatkan para pelaku UMKM untuk membayar pajak, karena sesuai dengan asas four maxim yang dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa pemungutan pajak dalam hal ini pembayaran pajak oleh UMKM harus dilakukan ketika para pelaku UMKM itu senang artinya pada saat mengalami keuntungan pada usahanya.

Nah itu tadi pembahasan saya mengenai perpajakan UMKM. Jadi sobat kompasiana sudah paham kan dengan penjelasannya saya harap tulisan saya dapat bermanfaat. Stay tune and stay healthy.