Mengeksplorasi Alternatif Pembiayaan Daerah di Kota Probolinggo
Kota Probolinggo, sebuah kota yang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Probolinggo merupakan sebuah wilayah yang memiliki kekayaan dalam potensi ekonomi, sedang menghadapi tantangan dalam meningkatkan pembangunan daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, pemerintah daerah Probolinggo perlu untuk berpikir kreatif dan mencari alternatif pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang saat ini dipertimbangkan adalah mengeksplorasi berbagai modelpembiayaan alternatif yang dapat memberikan sumber pendanaan baru bagi proyek-proyek pembangunan di daerah ini.
Salah satu alternatif pembiayaan yang menjanjikan adalah kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership atau PPP). Program ini melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pembiayaan, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur. Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian dari kedua belah pihak, PPP dapat menjadi solusi yang efektif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Probolinggo, seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.
Salah satu contoh sukses penerapan PPP di Probolinggo adalah pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi. Proyek ini melibatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan investor swasta, yang bertanggung jawab untuk membiayai, membangun, dan mengoperasikan jalan tol tersebut. Skema ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dalam bentuk infrastruktur baru, tetapi juga memberikan peluang investasi yang menarik bagi sektor swasta. Keberhasilan proyek ini dapat menjadi contoh bagi penerapan PPP di proyek-proyek infrastruktur lainnya di Probolinggo, seperti pembangunan bandara, pelabuhan, atau fasilitas olahraga.
Sebagai informasi, manfaat dari terbangunnya tol Trans Jawa ini tidak hanya menjadi jalur penghubung transportasi antar kota, tetapi dapat diintegrasikan dengan kawasan-kawasan industri dari Merak hingga Jawa Timur serta mendukung banyak akses ke banyak destinasi pariwisata yang ada.
Jalan Tol Probolinggo -- Banyuwangi terdiri dari 2 tahap pelaksanaan konstruksi, terbagi menjadi Tahap 1 ruas Gending -- Besuki sepanjang 49,7 Km yang saat ini dimulai pembangunannya, ditargetkan konstruksinya selesai pada tahun 2024 mendatang dan memiliki 3 Seksi yaitu Seksi 1 Gending -- Kraksaan (12,88 Km), Seksi 2 Kraksaan -- Paiton (11,20 Km) Seksi 3 Paiton -- Besuki (25,60 Km).
Kemudian untuk tahap 2 dari ruas Besuki -- Banyuwangi sepanjang 125,72 Km dan ditargetkan konstruksinya selesai setelah tahun 2024. Untuk kepemilikan saham Jalan Tol Probolinggo -- Banyuwangi yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 94,93%, PT Brantas Abipraya sebesar 5%, dan PT Waskita Toll Road sebesar 0,07%.
Jalan Tol Probolinggo -- Banyuwangi Tahap 1 dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp. 10,8 Triliun yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi dan telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada 24 Januari 2023 lalu dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang telah diterbitkan pada 3 Februari 2023.
Nantinya Jalan Tol Probolinggo -- Banyuwangi Tahap 1 dari Gending -- Besuki memiliki 3 simpang susun yaitu Simpang Susun (SS) Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki dan akan memiliki 1 buah TIP (Rest Area) di Seksi 3 Paiton -- Besuki yang dibangun dengan jenis perkerasan kaku, jumlah jalur 2 x 2 lajur, lebar jalur 3,6 meter yang dapat ditempuh oleh kendaraan dengan kecepatan rencana 80-100 Km/Jam. (BPJT/Dms)
Selain PPP, Pemerintah Kota Probolinggo juga dapat mempertiimbangkan alternatif pembiayaan lain seperti obligasi daerah (municipal bond). Instrumen ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi yang dapat dibeli oleh investor dalam dan luar negeri. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini kemudian dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan daerah seperti pembangunan fasilitas rekreasi, revitalisasi kawasan bersejarah, dan peningkatan infrastruktur perkotaan.
Keuntungan utama dari obligasi daerah adalah kemampuannya untuk menarik investasi dari pasar modal dan menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selain itu, obligasi daerah juga dapat menjadi sarana investasi yang menarik bagi investor, dengan memberikan pengembalian yang kompetitif dan risiko yang terjamin. Namun, penerbitan obligasi daerah juga memerlukan perencanaan dan tata kelola yang baik, serta transparansi dalam penggunaan dana untuk menjamin kepercayaan investor.
Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui Program crowdfunding. Konsep ini melibatkan pengumpulan dana dari banyak individu atau kelompok masyarakat untuk membiayai proyek-proyek tertentu. Dengan memanfaatkan platform crowdfunding yang terintegrasi dengan media sosial, pemerintah daerah dapat mempromosikan proyek-proyek pembangunan dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi secara langsung.
Crowdfunding tidak hanya menyediakan sumber pendanaan alternatif bagi pemerintah daerah, namun juga mendorong rasa kepemilikan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan memiliki kontribusi finansial dalam proyek-proyek tersebut, masyarakat akan lebih peduli dan terlibat dalam memastikan keberhasilan pelaksanaannya. Namun, sistem ini memerlukan promosi dan edukasi yang memadai agar masyarakat memahami manfaat dan risikonya, serta memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara transparan dan bertanggung jawab.
Namun, dalam mengeksplorasi alternatif pembiayaan ini, pemerintah daerah Probolinggo harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kelayakan finansial, kerangka peraturan, dan kemampuan dalam mengelola risiko. Studi kelayakan dan analisis biaya-manfaat harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa instrumen pembiayaan yang dipilih memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, transparansi dan tata kelola yang baik juga penting untuk mendapatkan partisipasi dan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, investor, donor, dan masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses pemilihan dan pelaksanaan alternatif pembiayaan dilakukan secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami harus dipublikasikan secara berkala untuk memastikan dana digunakan secara efisien dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan metode pembiayaan alternatif ini, Pemerintah Daerah Probolinggo juga dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan, konsultan, dan ahli di bidang terkait. Bermitra dengan pihak-pihak yang mempunyai keahlian dan pengalaman dalam mengelola pembiayaan alternatif dapat membantu pemerintah daerah mengembangkan strategi yang efektif, menerapkan praktik terbaik, dan meminimalkan risiko.
