Paradoks Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Mengurangi Ketimpangan Sosial

Hal utama yang dapat mengurangi ketimpangan adalah alokasi belanja negara yang tepat. Indonesia sejak dahulu telah menghabiskan banyak biaya untuk kebijakan yang dampaknya paling kecil untuk mengurangi ketimpangan, seperti subsidi misalnya, dan sedikit biaya untuk kebijakan yang memberi efek paling besar, contohnya program bantuan sosial seperti PKH (sejenis bantuan tunai bersyarat), BSM (sekarang Kartu Indonesia Pintar atau KIP, yaitu program beasiswa untuk siswa yang tidak mampu), dan kesehatan. Padahal penting kaitannya untuk mengalihkan anggaran ke program-program yang lebih adil semacam ini. Belanja negara harusnya dapat dibuat lebih pro kepada rakyat miskin.

Namun lagi-lagi hal ini sangat disayangkan karena anggaran pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial yang ada saat ini tidak begitu masif dalam hal pengurangan ketimpangan sosial yang ada. Sebagian besar kenaikan anggaran kesehatan misalnya, yang dalam tahun 2016 ini lebih diusulkan untuk sistem asuransi kesehatan nasional (Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN) yang cenderung berpihak pada rumah sakit besar di kawasan perkotaan dan hanya menguntungkan rumah tangga masyarakat kalangan menengah, padahal jangkauan anggaran peningkatan pelayanan kesehatan primer seharusnya lebih pro kepada rakyat miskin yang rata-rata bertempat tinggal jauh dari perkotaan. Sekali lagi, poros pembangunan yang cenderung urban oriented ini harus dikesampingkan agar pemerataan pembangunan terjadi tak hanya di satu titik saja melainkan menyeluruh hingga ke wilayah pelosok nusantara.

Beberapa telaah lainnya dalam hal mengurangi ketimpangan sosial yang kian merebak di masyarakat Indonesia saat ini, yaitu pentingnya perbaikan pelayanan publik di daerah untuk memberi peluang yang setara bagi semua orang. Hal tersebut dapat menjadi kunci agar generasi berikutnya mendapatkan awal yang lebih baik sehingga mereka yang berada di daerah tertinggal dapat memiliki peluang untuk mendapatkan pendidikan dan fasilitas kesehatan yang setara. Upaya lainnya yaitu dengan menggalakkan lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melatih keterampilan mereka.

Saat keterampilan dan skill mereka telah meningkat, pemerintah dapat membantu dengan memastikan tersedianya pekerjaan yang lebih baik melalui iklim investasi yang lebih kondusif dan peraturan perlindungan tenaga kerja yang tidak kaku melainkan lebih efektif. Namun realita yang ada menunjukkan bahwa peraturan pasar dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia saat ini dinilai sebagai salah satu yang paling kaku secara regional, memiliki perlindungan de facto yang rendah dan menghalangi penciptaan lapangan kerja formal. Reformasi peraturan dan program tertentu secara sedikit demi sedikit sulit untuk dilakukan karena jika ada perubahan dalam hubungan industri, keuntungan satu pihak dianggap sebagai kerugian bagi pihak yang lain. Karena alasan inilah barangkali dibutuhkan grand bargain untuk melaksanakan reformasi menyeluruh yang dinilai menguntungkan bagi pengusaha, serikat pekerja, maupun pencari kerja.

Mengatasi ketimpangan sebagian besar merupakan usaha jangka panjang yang membutuhkan komitmen kebijakan jangka panjang pula. Mustahil jika mengharapkan penurunan ketimpangan sosial terjadi hanya dalam kurun waktu yang singkat, karena setiap tindakan perbaikan membutuhkan waktu agar efeknya mulai terasa, artinya aksi penanggulangan ketimpangan harus dimulai dari sekarang. Walau demikian, mengatasi ketimpangan sosial tidak dapat dilakukan tanpa memutus rantai kemiskinan dan ketidaksetaraan dari generasi ke generasi. Pemutusan rantai kemiskinan tersebut harus diusahakan secepat mungkin yang tentu saja akan membutuhkan pengumpulan pendapatan negara yang lebih tinggi, pengalihan anggaran belanja negara yang berujung pada penargetan dan penyediaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.