Politik Merayau dan Memaksa Rezim Jokowi

Perkembangan politik mutakhir melihat bahwa rezim jokowi berpotensi menjadi otoriter yang legal, hal itu terlihat dari campur tangannya dalam sengketa kepengurusan partai politik, dilakukannya politisasi hukum terhadap para ketua partai, berkumpulnya oligarki di dalam kabinet, tebang pilih terhadap para koruptor, hilangnya independensi lembaga antirasuah, pejabat yang berkuasa adalah keluarga dan masih banyak yang lainnya. 

Dalam rangkaian perkembangan ini kita perlu menegaskan suatu kebijaksanaan, yaitu bahwa kekuasaan tidak akan bertahan lama tanpa kebenaran dan kebenaran takan terlaksana sebagaimana mestinya tanpa kekuasaan yang sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebenaran yang efektif hanya akan berlaku jika adanya praktik konkrit dimana saling menghormatinya antara negara dan rakyat, meskipun negara mampu melakukan rekayasa politik yang canggih untuk memonopoli kebenaran. Akan tetapi, dalam politik nyata kebenaran adalah sesuatu yang dinamis dan terbuka serta akan menuntut partisipasi luas yang mustahil dibatasi hanya dalam legalitas dan formalitas yang melewati batas etika pejabat publik serta moral dengan pamer kemewahan dan menggunakan kekuasaan untuk suksesi di tengah penderitaan rakyat.

Kita tidak bisa memaksa orang untuk berbuat baik sebab yang namanya manusia pada dasarnya bebas untuk memilih, begitu pula pak Jokowi beliau bisa memilih. Namun beliau pun harus ingat bahwa dirinya menjabat menjadi presiden di negara dengan segudang masalah yang harus lebih banyak diperhatikan untuk diselesaikan secepat mungkin, dibandingkan harus cawe-cawe capres atau suksesi kepada presiden selanjutnya.

Saya rasa dari awal 2014 kesan baik pada pak jokowi sangat positif jangan sampai diakhir masa jabatannya. Jangan sampai kesan tersebut hilang hanya karena bisikan-bisikan yang merusak masa depan indonesia.

Bagaimanapun kekuasaan akan membawa fitnah bagi penguasa maupun rakyatnya. Penguasa dapat mempengaruhi hubungan emosi, pandangan, pengekangan dan perilaku antar aktor politik, pengikut dan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, penguasa yang mampu mengendalikan diri terhadap wewenang dan kekuasaan yang ia pegang (tidak menindas rakyat dan tidak berorientasi pada kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok koalisi atau primordial) akan membawa kesan secara baik dan adil. Jika hal ini dibiarkan maka neo orde baru yang lebih destruktif akan terkonsolidasi, terlebih dengan gaya rezim hari ini yang melegalisasi semua keotoriterannya berdampak pada rakyat tanpa disadari dan seolah baik padahal menindas.

Setiap penguasa bagaimanapun baiknya harus dikontrol oleh rakyat (ketika wakilnya sudah menjadi bagian penguasa). Oleh karena itu penguatan civil society menjadi bagian penting dalam upaya memberikan kontrol kepada penguasa. Sebab menurut lord acton bahwa "kekuasaan itu cenderung korup" dan selain itu kekuasaan akan menggunakan hak politiknya tanpa batas seperti yang telah terjadi di rezim jokowi. Bagaimana tidak saat ini menuju kontestasi 2024 semua politisi mulai tancap gas untuk suksesi pemilu namun disisi lain Mahkamah konstitusi sedang melakukan sidang atas sistem proporsional terbuka atau tertutup dan kondisi pemerintah yang kehilangan moral telah menggunakan kuasanya demi kepentingan kelompok dan bahkan keluarga. Bahaya ini akan terus berlanjut dengan cara memaksa atau merayu jika kita kita tidak hentikan dan mengingatkan rezim jokowi

Terakhir untuk anak muda indonesia saya ingin katakan bahwa kekuasaan di negara manapun akan melakukan hegemoni untuk mempertahankan kekuasaannya hampir seluruh dunia melakukan hal tersebut dan tidak terkecuali di indonesia. Namun kita harus sadar jika kekuasaan rezim ini dibiarkan akan berdampak terhadap generasi kita kedepan, maka hanya dengan menulis dan turun kejalanlah kita terus hidup. Memperjuangkan masa depan demokrasi di negara kita sendiri agar tidak dirusak oleh pergerakan para elit politik dan oligarki di rezim jokowi adalah tanggung jawab kita sendiri.