Setelah sebelumnya saya pernah memposting Menteri Beneran atau Beneran Menteri ? yang menuliskan tentang salah satu Menteri pada Kabinet Kerja yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Puan Maharani.
Akhir-akhir ini dihebohkan dengan salah satu pemberitaan yang memuat tentang pernyataan dari Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, yaitu Menteri Yohana Yembise dalam kasus Yuyun, seperti di muat pada Senin, 30/05/2016,
Di saat peristiwa itu terjadi, lanjut dia, orang tua Yuyun sedang berada di kebun. "Pertanyaannya, sudah berapa lama anaknya perempuan dengan kembarannya ditinggal dan bagaimana mau memperhatikan kedua anak itu?" ujar Yohana.
Menurutnya, jika anak selalu ditinggal karena orang tua sibuk bekerja akan berbahaya. Pasalnya, anak bisa menjadi mangsa pelaku yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, Yohana juga mengungkap kementerian yang dia pimpin tengah berusaha keras agar anak-anak tidak terlibat dengan pornografi.
Bila menilik pemberitaan tersebut, ingatan kita mungkin tidak lupa akan sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Puan Maharani pada statementnya Menteri Puan minta orang miskin diet & tak banyak makan.
Kedua Menteri ini sepertinya mencari sebuah sensasi dan membuat sebuah kontroversial dengan kinerja beliau sebagai Menteri sangatlah berbanding terbalik. Sehingga menimbulkan sebuah pemikiran dengan logika saya sebagai warga negara Indonesia bahwa "Sebenarnya bagaimana cara Jokowi dalam memilih seseorang untuk menjadi Menteri? dan Bagaimanakah kriteria-kriteria dalam memilih Menteri tersebut?".
Dari profil ibu Yohana tersebut seharusnya beliau bekerja pada bagian Pendidikan yang bekerjasama dengan Menteri Pendidikan saat ini yaitu Bapak Anies, bukan malahan menjabat sebagai Menteri Perlindungan Perempuan Anak Indonesia. Dengan basic beliau sebagai salah satu Dosen apalagi dari Jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sudah seharusnya beliau sangat mengerti tentang Pendidikan.
Namun, bila memang beliau dipercaya sebagai Menteri Perlindungan Perempuan Anak Indonesia, sebagai seorang wanita sekaligus Ibu seharusnya beliau memahami betul bagaimana program-program dalam melindungi perempuan maupun anak yang ada di Indonesia.
Yohana Yembise, "Orang tua korban terlalu lama di kebun"
Pada statement beliau menyatakan bahwa di saat peristiwa itu terjadi, lanjut dia, orang tua Yuyun sedang berada di kebun. "Pertanyaannya, sudah berapa lama anaknya perempuan dengan kembarannya ditinggal dan bagaimana mau memperhatikan kedua anak itu?" ujar Yohana.
Ketika kita berbicara beliau seorang Ibu, maka pantaskah komentar atau statement beliau seperti itu pada kasus Yuyun? Bila secara logika, tidak pantaslah seorang Ibu atau pun seorang wanita apa lagi menjabat sebagai Menteri PPAI berstatement seperti itu. Seorang Menteri menyalahkan orang tua korban bukan malah menyalahkan orang tua si pelaku.
Seharusnya Menteri menyalahkan atau memberikan nasihat dan arahan kepada orang tua si pelaku, yang jelas-jelas anak mereka telah terpengaruh oleh konten-konten berbau pornografi. Pengawasan orang tua seharusnya lebih tepat kepada orang tua si pelaku bukan kepada orang tua si korban, dengan alasan mengatakan "Orang Tua si korban terlalu lama di kebun."
Bila orang tua si korban tidak bekerja, dari mana mencukupi kebutuhan sehari-hari. Keluarga Yuyun berasal dari golongan masyarakat menengah ke bawah yang tak seperti kehidupan menteri, yang harus bekerja banting tulang untuk menafkahi keluarganya. Bila menteri hanya masuk kantor absen, terus jalan sana sini buat rapat di sana sini masuk duitnya sekian juta atau malahan ratusan juta.
Yohana Yembise, Salah Satu Menteri dengan Rapor Merah
Berdasarkan studi kualitatif terhadap kinerja kerja menteri-menteri Kabinet Kerja selama satu tahun, Setara Institute menemukan bahwa kinerja menteri pada masa pemerintahan Jokowi dan JK adalah sebagai berikut :
Sumber penelitian berasal sejumlah dokumen dan pemberitaan media. Termasuk yang utama membandingkan antara perencanaan kementerian dengan capaian kinerja setelah satu tahun masa jabatan. Laporan ini memperlakukan metodologi yang sama untuk mengkaji kinerja menteri-menteri yang menjabat belakangan, hasil reshuffle I pada 12 Agustus 2015 lalu.
“Berdasarkan hasil studi Setara terhadap indikator-indikator kinerja menteri, kami menilai Menteri Susi kinerjanya terbaik di antara para menteri lain. Menteri Susi mendapat nilai dengan skor 8,29,” ujar peneliti Setara Ismail Hasani di Kantor Setera Institute, Benhil, Jakarta, Minggu (15/11/15).
Selain Susi, kata Ismail masih ada sembilan menteri yang lain yang kinerjanya baik menurut Setara Institute. Kesembilan menteri tersebut adalah Tjahjo Kumolo (8), Ferry Mursyidan Baldan (7,86), Anies Baswedan (7,57), Yuddy Chrisnandi (7,29), Pramono Anung (7,29), Lukman Hakim (7,14), Retno Marsudi (7,14), Marwan Jafar (7), dan Hanif Dakiri (6,86).
“Menteri yang berlatar belakang non-parpol seperti Susi, Anis Baswedan, dan Retno LP Marsudi membukukan skor tinggi utamanya ditopang oleh variabel kompetensi dan kepemimpinan. Meskipun minim dukungan politik, menteri-menteri tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” jelas Ismail.
Sementara, tujuh menteri terbaik lain merupakan menteri yang berasal dari kalangan parpol. Selain menunjukkan kinerja yang baik, ketujuh menteri tidak berkontribusi menimbulkan kegaduhan politik yang mengganggu dinamika kinerja kabinet.
Dalam survei tersebut, Setara Institute juga menyoroti 10 menteri yang kinerjanya buruk, yakni Rizal Ramli, Arief Yahya, Sudirman Said, Nila F Moeloek, Rini Soemarno, Yasonna Laoly, Bambang Brodjonegoro, Yohana Yembise, serta Thomas Lembong. ( sumber : Survei Setara Istitute: Kinerja Menteri Susi Terbaik di Kabinet Kerja).
Pandangan Saya Sebagai Warga Negara Indonesia
Pandangan Saya sebagai Warga Negara Indonesia Bila kinerja menteri seperti ini terus, maka maka yang menjadi korban adalah warga negara Indonesia. Kinerja yang tak seberapa itu kok tidak diganti ya? apa sebenarnya yang di inginkan oleh Jokowi? Apakah mereka itu, Menteri benaran atau benaran Menteri?
Itu pertanyaan yang berkecamuk dalam pikiran saya. Untuk mempertahankan menteri yang kinerjanya tak seberapa dan malahan masyarakat banyak menjadi korban atas kinerja menteri yang tak sebanding dengan gaji yang di terima.
Dengan beredarnya isu bahwa Menteri Susi akan digantikan, apa karena dia bagus dan memperlihatkan kinerja yang signifikan dibalik sikapnya yang apa adanya dan seperti orang biasa itu malah ingin diganti.
Namun kini ? kita tidak tahu kemana arah Indonesia dibawa oleh Jokowi Cs. Semoga Jokowi cepat terbuka mata hatinya demi kelangsungan hidup orang banyak. Jokowi Pemimpin Indonesia bukan memimpin Jakarta lagi.
