Penindakan Pelanggar Protokol Kesehatan yang Berkeadilan

Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah hampir satu tahun sejak kehadiran kasus pertamanya pada bulan Maret 2020 yang lalu. Pemerintah telah berupaya berbagai hal untuk mengurangi pertambahan kasus Covid-19 tetapi sampai di penghujung bulan November ini belum ada penurunan yang signifikan. Seiring pertambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia, rasa percaya masyarakat pada pemerintah juga semakin berkurang.

Pemerintah dinilai tidak serius dalam menangani pandemi ini karena masyarakat menganggap pemerintah hanya mempedulikan stabilitas ekonomi dan politik saja. Pemerintah juga menilai penyebab pandemi yang belum mereda disebabkan kelalaian dan ketidakpatuhan masyarakat pada protokol kesehatan. Saling adu argumen antara masyarakat dan pemerintah menyebabkan masyarakat terbagi menjadi tiga kubu yaitu mereka yang percaya pada pemerintah, mereka yang tidak mempercayai pemerintah, dan mereka yang moderat. Perdebatan yang saling menyalahkan ini tidak menghasilkan solusi yang efektif dalam menangani pandemi. Lantas bagaimana solusi yang dilakukan agar pandemi ini bisa lebih berkurang ?

Pemerintah perlu memperkuat dan mempertegas protokol kesehatan serta menindak pelanggarnya tanpa pandang bulu. Masyarakat menilai pemerintah masih inkonsisten dan tidak tegas dalam menerapkan aturan protokol kesehatan misalnya aturan dalam penyelenggaran sebuah acara yang melibatkan banyak massa.

Pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak mengadakan acara yang menyebabkan kerumunan massa tetapi membiarkan kampanye politik tetap berjalan sehingga membuat kerumunan. Hal ini membuat masyarakat menganggap pemerintah tidak adil dan masih tebang pilih dalam penegakan aturan. Menurut Mahfud MD saat rapat koordinasi analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam pada 24 November lalu, hingga hari ke-59 masa kampanye Pilkada Serentak 2020 berjalan dengan baik meskipun ditemukan beberapa pelanggaran protokol kesehatan yaitu ada sekitar 16 tindak pidana yang masih dalam proses penyidikan. 

Berdasarkan penuturan tersebut, pemerintah sudah bertindak pada pelanggar protokol meskipun tetap banyak yang tidak peduli tetapi beberapa masyarakat tetap menganggap bahwa pemerintah tidak adil. Solusi yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah 'menyombongkan' hasil kerjanya. Pemerintah harus memamerkan setiap data pelanggar dan kegiatan acara yang melanggar protokol kesehatan serta bukti penindakannya sehingga masyarakat bisa mengakses data tersebut dengan mudah sehingga rasa tidak percaya pada pemerintah sedikit berkurang. Masyarakat juga bisa mengawasi pelaksanaan pemerintah dalam bertindak pada setiap kebijakannya. 

Transparansi data dan bukti implementasi yang terlihat oleh masyarakat membuat mereka lebih yakin bahwa pemerintah memang sudah bekerja dan tidak tebang pilih. Dengan adanya rasa percaya masyarakat, pemerintah juga bisa dengan mudah melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan kepada seluruh elemen masyarakat. Pemerintah juga harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan agar saling percaya.

Kepedulian masyarakat dan ketegasan pemerintah bisa membuat implementasi protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik sehingga pandemi di Indonesia menjadi lebih terkendali. Lalu bagaimana pemerintah melakukan transparansi data pada setiap kebijakannya dalam menangani pandemi ? Digitalisasi mempermudah pemerintah melaporkan dan memberitakan data-data pelanggar sehingga bisa diketahui dan diawasi publik.

Penggunaan media sosial dan situs pemerintah yang bisa diakses seluruh masyarakat dengan mudah membuat pelaporan data menjadi lebih mudah. Masyarakat juga menjadi lebih mengetahui setiap tindakan yang diambil pemerintah dalam menindak kasus pelanggaran protokol kesehatan sehingga pandangan masyarakat bahwa pemerintah tebang pilih aturan bisa berkurang.