Pemerintah Harus Tegas dan Adil dalam Menegakkan Hukum Tanpa Adanya Pengecualian

Mengutip dari indikator demokrasi yang ke 54 dari jurnal survey yang berjudul "The Economist Intelligence Unit Limited 2022" didalamnya dikatakan bahwa "Warga negara diperlukan sama dibawah hukum"

Hal ini selaras undang-undang dasar pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Makna Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 adalah tiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Dilansir dari buku Dari Advokat untuk Keadilan Sosial (2022) karangan Budi Sastra Panjaitan, Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa tiap warga negara memiliki hak untuk dibela, diperlakukan sama di mata hukum, serta mendapat keadilan.

Dengan kata lain ketiga komponen tersebutlah merupakan hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki dan dirasakan oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Selain memiliki hak, warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan dan mentaatinya. Misalnya menaati peraturan hukum yang berlaku serta menaati proses hukum yang berlaku.

Pilpres merupakan perwujudan dari makna pasal 27 ayat 1, dimana negara menjamin hak semua warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan yang berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dijelaskan dalam buku tersebut, hak atas syarat-syarat perburuhan yang adil terdapat dalam ketentuan pasal 27 ayat 1.

Makna pasal 27 ayat 1 UUD 1945 pada seharusnya dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang politik, setiap warga negara berhak menggunakan surat suaranya secara luber dan jurdil. Dan dalam bidang ekonomi, tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak.

Jika hukum dibiarkan lemah seperti ini terus menerus maka akan semakin banyak orang yang berbondong-bondong untuk melakukan korupsi dan kejahatan lainnya. Maka dalam pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti, kita harus bijak dalam memilih dan menggunakan surat suara kita. Kita harus dapat memastikan presiden yang akan menjabat nanti dapat mengatasi serta menyelesaikan kasus-kasus ketidakadilan, dan dapat memastikan hukum yang ada di negara Indonesia ini dapat berdiri tegak dengan adil dan tegas, terutama hukuman bagi para koruptor. Hukum yang ada harusnya dapat memberikan efek jera bagi para koruptor. Sehingga mereka tidak akan mengulanginya kembali.

Karena sejatinya hukum yang adil lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Jika hukum di negara ini adil dan tegas pastilah koruptor tiada dan negara akan menjadi makmur dan sejahtera.