Perjalanan birokrasi begitu panjang, secara historis negara-negara di Eropa lebih awal mengenal konsep ini. Birokrasi dianggap sebagai aktor atau mesin utama dalam menjalankan negara maksudnya pemahaman birokrasi disamakan dengan pemerintahan.Â
Secara sederhana birokrasi dapat kita artikan sebagai organisasi, hal ini di dasarkan bahwa birokrasi merupakan organissai yang dapat diselenggarakan secara rasional dan dapat kita pahami sebagai seseatu yang bersifar normatif yang aktor-aktornya merupakan pelayan bagi pubic.
Seiring berjalannya waktu birokrasi diatikan sebagai lembaga yang di dalamnya duduk para pejabat, juru tulis, sekretaris, inspektur, dan manajer, diangkat bukan untuk melayani kepentingan umum, tetapi untuk mengabdi kepada raja (penguasa) sehingga birokrasi dianggap negatif dan terkesan kaku serta menyulitkan masyarakat.Â
Namun dari perpesktif itulah justru melahirkan sebuah bumerang bagi birokrsai sendiri yakni "bureaumania" yang diartikan sebagai parasit birokrasi. Pradigma yang mengatakan bahwa parasit birokrasi ini karena adanya keluhan-keluhan mengenai birokrasi yang nampaknya lebih melayani penguasa atau lingkaran pemeritahan saja ketimbang masyarakat itu sendiri.
Patologi Birokrasi
Tak hanya didalam diri manusia, dalam birokrasipun ada juga patologinya atau penyakit maka dari itu perlu penganannya atau pecegah dari penykit tersebut yakni;
- Perlunya membuat uu yag memuhak pada rakyat bukan pada salah satu kelompk tertentu.
- Perlu dilakukan reaktualisasi birokrasi pelayanan publik
- Setiap daerah dituntut untuk membuat kebijakan mengenai hak dankewajiban penyelenggara dan pengguna pubik.
- Setiap daraeha diperlukan lembaga ombudsman untuk mengawasai kualistas pelayanan pada publik.
Indonesia juga merupakan salah satu negara yang birokrasinya bisa dikatakan perjalannaya sudah lumayan panjaang, namun dari perjalanan itulah birokrasi menjadi lumbung birokrasi yang besar. Hal ini sudah wajar jika terjadi karena dari aktor-altor birokrasi itu berusaha untuk mengembangkan dan untuk memperbesar kekuasaan.
Ada beberapa metode atau cara yang dikemukakan oleh para ilmuan untuk mengembangkan birokrasi, yang pertama berkaitan dengan misi birokrasi sendiri. Seperti biasanya aktor birokrasi atau pemerintahan jika mau mencalonkan diri pasti mempunyai gagasan atau misi yang akan dijalankan kedepanya, namun ketika mereka menjabat akan ada perkembangan misi baru yang mereka luncurkan dan hal itu bertujuan untuk memperluas kekuasaanya dan bahkah untuk bertujuan untuk memperbesar anggaran. Yang kedua adalah melakukan kegitan-kegitan yang diluar misi yang pertama, tujuan dari ini tidak jauh beda dari yang pertama yakni memperbesar anggran untuk dijadikan bahan Input nantinya.
Kagiatan yang bisa dilakukan untuk memerangi patologo birokrasi ialah dengan membangun sistem kontrol yang bijak. Biasaya ketika aktor birokrai menduduki jabatan atau sudah menjadi ekskutor kerap kali terperosok pada penggelapan, manipulasi bahkan suap. Dan hal ini yang harus benar-benar di basmi dari badan birokrasi.
Ada lima kelompok patologi dalam birokrasi yakni;
- Persepsi dan gaya manajerial dilaingkungan aktor biraokrasi, contohnya menerima sogok, nepotisme, bahkan cendrung mempertahankan status quo.
- Rendahnya pengetahu aktor birokrasi, hal ini terjadi karena mereka seharusnya tidak tepat menjadi aktor atau ekskutor birokrasi. Misalnya mereka bingung dengan posisi yang diduduki, kinerjanya idak produktif.
- Melanggar norma-norma hukum yang berlaku, contihnya korupsi.
- Prilaku para birokrat yang disfungsional, seperti sikap tak acuh, tidak disiplin, bahkan salah tindak.
- Internal dari para birokrat yang kurag baik, misalnya mis informasi dan sistem pilih kasih.
Dari sekian banyaknya patologi pada birokrasi tentu perlu adanua solusi atau penangulangannya agar birokrasi negara ini lebih baik kedepannya, yakni;
- Perlunya membuat uu yag memihak pada rakyat bukan pada salah satu kelompk tertentu.
- Perlu dilakukan reaktualisasi birokrasi pelayanan publik.
- Setiap daerah dituntut untuk membuat kebijakan mengenai hak dankewajiban penyelenggara dan pengguna pubik.
- Setiap daraeha diperlukan lembaga ombudsman untuk mengawasai kualistas pelayanan pada publik.
Unsur-unsur penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan good governance meliputi tiga poin utama yakni;
- The Statte; salah satu tugas negara dari para birokrat adalah menciptakan pembangunan manusia yang berkelanjutan, melindungi masyarakat, dan menjaga keberlangsungan lingkungan dengan baik. Tak hanya itu pemerintah juga bertugas untuk menstabilitaskan kondisi ekonomi nasional bahkan tingkat global.
- The Private Sector; tidak bisa dipungkiri wisata juga menjadi hal pentimg dalam keberlangsungan negara. Wisata menjadi jembatan untuk sektor pemasaran bagi masyarakat.
Civil Society Organization; Pembangunan manusia yang berkelanjutan juga tergantung kepada organisasi masyarakat sipil yang memfasilitasi interaksi sosial politik dan