Mengurai Pandangan Paradoks Pengamat Pertanian

Potret petani modern yang sudah mengenal digitalisasi, Sumber: gerbangtani.wordpress.com

"Pembangunan pertanian memunculkan beragam paradoks. Transformasi struktural pertanian tidak berjalan baik. Pada saat yang sama, harga komoditas pertanian yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjadikan petani terpacu. Populasi petani juga terus mengalami penyusutan".

Pernyataan di atas merupakan pandangan yang disampaikan tiga pengamat pertanian pada Surat Kabar Kompas halaman 18 (2/5/2016). Ketiga pengamat tersebut, dua orang notabenenya guru besar di perguruan tinggi negeri dan yang satunya pensiunan peneliti Kementerian Pertanian. Pandangan mereka dimaksudkan untuk mendiskreditkan berbagai terobosan kebijakan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun pertanian dan kedaulatan petani. Program pertanian yang dijalankan pemerintah saat ini sama persis seperti sepuluh tahun sebelumnya bahkan sebagian besar mengopi masa orde baru, berjalan di tempat dan tidak memiliki desain jangka panjang, sehingga produktivitas pertanian memiliki masalah alias tidak meningkat.

Namun, secara objektif mengacu pada data saat ini, pandangan di atas sangat tidak tepat bahkan bisa dikatakan keliru dengan realita yang telah dicapai pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Pembangunan pertanian saat ini telah memberikan wajah baru yang mengarah pada kemajuan melalui modernisasi pertanian. Perubahan ini dicapai melalui kebijakan pembangunan yang dikeluarkan dan diimplementasikan pemerintah secara fundamental. Yakni menggenjot produksi, meningkatkan kegiatan hilirisasi, memperbaiki tata niaga, mengendalikan impor atau mendorong ekspor dan menjadikan Indonesia berdaulat pangan.

Berbagai terobosan kebijakan pembangunan pertanian di era pemerintahan Jokowi-JK disusun secara jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, merevisi Peraturan Presiden Nomor 172/2014 tentang tender menjadi penunjukkan langsung atau e-katalog. Kedua, melakukan refocusing anggaran di tahun 2015 sebesar Rp 4,1 triliun dan di tahun 2016 Rp 4,3 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan produksi pada tujuh komoditas strategis yaitu padi, jagung, kedelai, daging sapi, cabai, tebu, dan bawang merah.

Ketiga, memberikan bantuan benih bukan di lahan existing tetapi pada lahan yang belum mendapatkan bantuan. Keempat, melakukan rehabilitasi irigasi tersier sebesar 2,6 juta ha. Kelima, optimalisasi lahan sebanyak 932 ribu ha. Keenam, menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 65,431 unit atau naik 617 persen dari tahun sebelumnya.

Ketujuh, dalam upaya meningkatkan daya beli dan kesejahteraan petani, pada aspek hulu dan on-farm, pemerintah melakukan akselerasi peningkatan produksi dan kualitas produk. Strategi ini dengan memberi kemudahan agro-input berupa subsidi pupuk, benih dan berbagai bantuan, membangun infrastruktur irigasi dan lahan, mekanisasi untuk efisiensi produksi dan mutu hasil, pelatihan, penyuluhan, asuransi usaha tani dan lainnya. Kedua, pada aspek hilir, dilakukan pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah, pengaturan tata niaga, serta mengendalikan impor dan mendorong ekspor. Pengaturan tata niaga dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah atau beras yang diikuti Program Menteri Pertanian berupa Sergab (Serap Gabah) petani oleh Bulog telah berdampak langsung pada stabilisasi harga gabah petani (Suwandi, 2016).

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hasil dari berbagai kebijakan fundamental di atas yakni terjadi peningkatan produksi pangan di tahun 2015 seperti padi sebesar 75.361.248 ton atau naik 6,37 persen, jagung sebesar 19.611.704 ton atau naik 3,17 persen, kedelai sebesar 936.099 ton atau naik 0,85 persen, cabe rawit sebesar 881.145 ton atau naik 10,08 persen, cabe besar 1.103.110 ton atau naik 2,65 persen dan bawang merah sebesar 1.240.679 ton atau naik 0,75 persen serta gula sebesar 2.627.106 ton atau naik 1,74 persen dari tahun sebelumnya.

Produksi di sektor peternakan pun mengalami kenaikan, seperti sapi sebesar 523.927 ton naik 5,28 persen, ayam ras pedaging 1.627.106 ton naik 5,36 persen dan ayam ras petelur sebesar 1.289.716 ton naik 3,65 persen. Sehingga, di tahun 2015 Indonesia tidak melakukan impor beras, cabai, bawang merah, raw sugar sehingga telah menghemat devisa Rp 52 triliun yang dinikmati petani.

Pada Maret-Mei 2016, produksi padi telah mencapai 30,9 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 19,5 juta ton beras. Sementara kebutuhan konsumsi beras nasional selama tiga bulan hanya 7,98 juta ton, sehingga pada panen pertama tahun 2016, diperoleh surplus beras sebesar 11,52 juta ton. Capaian ini merupakan hasil kerja keras dari terobosan yang diimplementasikan pemerintah di lapangan melalui pengawalan program upaya khusus sebagai program akselerasi produksi.

Tak heran, peningkatan produksi pangan di tahun 2015 dan 2016 ini telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, yakni menciptakan deflasi pada April 2016. BPS telah merilis data perkembangan indeks harga konsumen (IHK) pada April 2016, terjadi deflasi sebesar 0,45 persen. Penyumpang terbesar deflasi ini adalah dari kelompok pangan yang mencapai angka 0,94 persen. Deflasi April ini paling tinggi dibandingkan beberapa tahun lalu sejak tahun 2000. Namun hanya kalah dari tahun 1999, deflasinya 0,68 persen.

Perubahan fundamental pembangunan pertanian di atas telah berhasil melakukan transformasi struktural di sektor pertanian. Di mana saat orde baru, petani sebagian besar menggunakan alat untuk berusaha tani secara tradisional. Namun di era pemerintahan saat ini, petani sudah menggunakan alat dan mesin pertanian yang modern bak di negara maju. Faktanya, tidak lagi menanam dan memanen dengan manual, tetapi sudah menggunakan transplanter dan combain harvester. Artinya, pembangunan pertanian saat ini telah menjawab persoalan mendasar yang dihadapi petani dan paradoks pertanian.

Oleh karena itu, dari capaian kenaikan berbagai produksi di atas membuktikan dan menyadarkan publik bahwa, pertama, anggapan para pengamat adalah keliru yang menuding produksi pangan saat ini turun dan program pertanian saat ini pun mirip di era orde baru dengan impor meningkat 346 persen. Kedua, anggapan pengamat yang menuding pemerintah saat ini tidak membuat desain jangka panjang, khususnya pertanian pangan, tetapi bersifat ad hoc pada padi, jagung dan kedelai adalah keliru. Faktanya, data di atas menunjukkan terjadi peningkatan produksi pangan yang tidak hanya pada padi, jagung dan kedelai. Ketiga, tudingan program yang dijalankan pemerintah saat ini sama persis bahkan hasil dari program pemerintah saat ini juga mirip seperti sepuluh tahun sebelumnya adalah pandangan yang keliru juga dan membodohi publik.

Keempat, data yang dijadikan dasar menggagalkan capaian kebijakan pemerintah sangat diragukan validitasnya, mengingat lembaga resmi negara yakni BPS telah merilis data keberhasilan program pertanian. Sementara para pengamat ini cenderung tendensius dan pragmatis memilih rujukan data bahkan tidak memiliki rujukan yang jelas. Akibatnya, memicu kesimpulan yang paradoks, membingungkan diri mereka sendiri dan membingungkan publik.

Kelima, membandingkan kemajuan pertanian di Amerika dengan Indonesia menunjukkan jalan berpikir para pengamat yang tidak memahami sosio-kultural dan tahapan transformasi struktural yang terjadi di kedua negara tersebut. Menurut Jay Fisher, Direktur Pusat Riset Distrik di North Dakota State University, petani di Amerika sudah menggunakan internet untuk mencari berbagai informasi perkembangan dan persoalan yang dihadapi dalam pertanian bahkan mereka bisa menentukan apa yang akan ditanam atau di mana hasil panen akan dijual melalui internet.  Selain mesin-mesin besar yang dipakai memanen, petani di Amerika juga memiliki perlengkapan penanda lokasi semacam GPS (global positioning system) yang bisa menuntun jalannya traktor sehingga tidak belok ke lahan orang. Full mekanisasi ini, mengingat tiap petani menggarap rata-rata 1.000 hektar lahan.

Fakta ini sangat bertolak belakang dengan kondisi pertanian sampai saat ini apalagi di era orde baru. Pertanian di era Jokowi-JK baru memasuki fase transisi dari pertanian semi modern ke pertanian modern yakni mekanisasi yang belum pada tahap final full mekanisasi. Sehingga, sangat keliru membandingkan kemajuan tingkat produktivitas di kedua negara tersebut. Harus dicatat, penguasan lahan pertanian di Indonesia hanya dikuasai rata-rata 0,3 ha per petani, sementara di Amerika rata-rata penguasaan lahannya 100 ha per petani yang mau tidak mau harus kelola dengan konsep industrial. Di sini lah letak perbedaan mendasar yang tidak bisa membandingkan pertanian di kedua negara tersebut dan juga letak kesalahan berpikir para pengamat.

Keenam, tudingan para pengamat bahwa pembangunan pertanian saat ini tidak memiliki rencana jangka panjang adalah tidak benar dan tidak membuka diri akan informasi kebijakan pemerintah. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, kebijakan jangka panjang meliputi penyendiaan lahan pertanian skala besar 1 juta ha contohnya telah ditetapkan untuk dibuka di Merauke. Penyediaan lahan yang sudah berjalan yaitu untuk pengembangan peternakan menggunakan sewa lahan Perhutani Rp 2.000 per ha. Program jangka panjang lainnya, Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor serta bahan baku bioindustri dan Kebijakan pengembangan sarana, infrastruktur dan agroindustri di perdesaan sebagai landasan pengembangan bioindustri berkelanjutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, wajah pertanian saat ini sudah jauh berbeda ke arah yang lebih modern dibandingkan dengan era sebelumnya apalagi di era orde baru. Kebijakan pertanian pemerintah saat ini pun telah menghasilkan surplus produksi pada berbagai komoditas dengan harga stabil. Untuk itu, ketiga pengamat agar tidak menggunakan kaca mata kuda dalam menilai persoalan pangan dan capaian keberhasilan kebijakan pangan saat ini. Seandainya ketiga pengamat yang notabenenya akademisi dan pensiunan Kementerian Pertanian mau membuka diri dan menggali lebih jauh informasi akan rencana strategis dan keberhasilan pertanian saat ini, maka tidak akan terjadi pandangan paradoks dalam menilai pembangunan pertanian era Jokowi-JK.