Belajar dari Desa, Interaksi Warga dan Pemerintah untuk Pelayanan Dasar

The Asia Foundation mengundang berbagai mitra, baik dari KOMPAK dan yang dibawahi olehnya yakni Formasi, Somasi, Inisiatif, perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan juga perwakilan dari cerita perubahan dari jurnalis warga kayupuring kabupaten Pekalongan, Bappeda Pemalang, bappeda Brebes, perwakialn Bappenas dan  lainnya. 

Dr. Sandra Hamid dari The Asia Foundation (TAF) menyatakan, banyak sekali pengalaman, bagi The Asia Foundation, Program KOMPAK sangat penting karena sudah mendorong perbaikan layanan dasar melalui perbubahan penting. Dalam waktu pendek, banyak perubahan-perubahan kecil meski tidak dimuat di media mainstream.

dokumentasi pribadi

TAF mendorong sebagai pelopor perubahan yang penting. Capaian ini sebagai wujud yang penting dalam perubahan. Kita akan mendengar perubahan selama 14 bulan, salah satu penting program perbaikan perubahan pada kelompok marginal terutama warga miskin.

Satu hal yang perlu digaris bawahi bawah dekmokratisasi yang terjadi di tingkat nasional sebenarnya terjadi di tingkat desa. Desa siap untuk menjalankan mandat, mereka butuh tambahan perspektif, akses untuk memudahkkan.The Asia Foundation (TAF) bekerja sama  dengan 10 organisasi masyarakat sipil yang terkemuka,

Ana Winoto CIF of program KOMPAK mengatakan, mencoba membangun dialog kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah dan penyedia layanan di 14 kabupaten di 5 Provinsi. Bagaimana permasalahan di dalam Pemerintahan, semisal Puskesmas sebagai layanan kesehatan yang mudah dijangkau karena lokasi yang jauh. Namun demikian, kita perlu menghubungi antara aktor yang bsia bekerjasama untuk melakukan perbaikan-perbaikan hubungan.

"KOMPAK mendukung SAPP-CVRS untuk dialog kerjasama antar pemerintah, penyedia layanan dan masyarakat. Fokus untuk masyarakat marginal, masyarakat miskin, perempuan dan difabel. Selama kegiatan 14 bulan banyak kegiatan inovatif," katanya.

dokumentasi pribadi

Cerita-cerita perubahan ini diharapkan lebih banyak terjadi di provinsi-provinsi lain dengan menyisipkan tool ke dalam sistem pembangunan yang ada. Bagaimana pembangunan terbangun sustainable. Harapannya terjadi dialoga yang konstruktif bisa membawa solusi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana ke depan bersama masyarakat membangun dialog kerjasama positif dan konstruktif.

Bapak Rudi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan, isu yang penting bagaimana meningkatkan kualitas spekayanan dasar. Banyak program-program yang menyebabkan IPM tetap stagnan, karena masyarakat tidak paham hak-haknya. Pemberi layanan juga seringkali tidak tahu bagaimana memaksimalkan layanan. Bagaimana organisasi masyarakat bisa menyebarkan virus-virus akuntable sosial.

Pemberdayaan Puskesmas, bukan hanya klinik untuk berobat, namun membuat masyarakat paham betul dalam memaksimalkna fungsi dan perannya sebagai pemberi layanan sebagai pusat kesehatan masyarakat. Banyak hal-hal yang perlu disampaikan ke masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah bagaimana meningkatkan pelayanan yang bagus.

Ini bagian dari tugas kita, bukan hanya project, sehingga harus dimasukkan dalam sistem mekanisme.. Bagaimana penguatan standar sesuai kapasitas fiskal di Daerah. Hal ini tentu harus dimonitor untuk perbaikan layanan di berbagai lini. Ini menjadi kunci bagaimana meningkatkan pelayanan di masyarakat.

Ini merupakan satu kesatuan yang tidak terlepas, interaksi antara masyarakat dengn Pemerintah. Masyarakat tahu bagaimanna kekuranag dan membangun perencanaan untuk disampaikan dari masyarakat ke Pemerintah. Ini harus dibangun terus dan masih banyak PR terkait mekanisme monitoring, dasbord bagaimana memonitor perkembangan pelayanan.

Bapak Erman dari TAF, menambahkan, ada 4 hal yang ditemukan, pertama kelompok sasaran masyarakat terutama miskin, difabel, secara umum tidak terorganisasikan dengan kapasitas yang rendah sehingga interaksi sulit. Pelayanan dasar sebagai penyedia layanan terbatas. UU no.6 tahun 2014, Desa memiliki dana yang relatif sangat besar, tetapi kewenangannya relatif sedikit dan kebingungan atas peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.