Monitoring Kolaboratif, Dorong Akuntabilitas Tata Kelola Desa

Beberapa kolaboratif melampaui perencanaan RKPDes. Khaerul dari NTB mencoba untuk mencoba masuk ruang penganggaran Desa. Salah satu muatannya bagaimana Desa bisa menjaring masyarakat. Fungsinya untuk memantau sejauh mana perencanaan penganggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagaimana bisa terinternalisasi ASIA (Asi Tepat Ibu dan Bayi).

Proses Monitoring Kolaboratif adalah dimuali dari kondisi awal terkait pelayanan dasar atau anggaran dana desa yang belum menyasar warga miskin atau bantuan difabel yang hanya berkutat pada infrastruktur. Kemudian mendapatkan dukungan program dari mitra The Asia Foundation sehingga dari proses tersebut mendapatkan capaina perubahan ke arah perbaikan yang bermanfaat kepada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bapak Nandang, INISIATIF Trenggalek, Sustainability dari Kolaboratif monitoring adalah di Desa terlihat dengan akses media sosial yang mudah. Lebih efektif diperbincangkan lewat sosmed semisal facebook yang terbuka dan lebih cepat ditindak lanjuti. Selanjutnya, dilegitimate dan ditangkap oleh Jurnalis Warga.

Kolaboratif Monitoring itu efektif selama bisa dilakukan betul-betul fokus terhadap layanan yang dibutuhkan, seringkali sulit sustainabilitynya.

Dok.pribadi

Metode bagaimana menjadi umpan balik dengan masyarakat. Tetapi faktanya, keberlanjutannya perlu mempersiapkan infrastrukturnya yang pertama dari sisi orang yang terlibat, lalu memastikan bahwa substansi yang mereka bahas tidak lari. Berikutnya dari sisi penyedia layanan,perlu untuk membumikan karena penting.

Misal Puskesmas, bisa melakukan metode lokmin lokakarya mini sebagai komunikasi umpan balik agar berkelanjutan. Bagaimana salurannya dalam mekanisme yang ada di bagian proses. Misalkan PAUD, Posyandu digunakan untuk penyusunan RPJMDesa.

Menurut bapak Yusuf FORMASI, kalau secara metodologi dipraktekkan sangat efektif dengan adanya monitoring kolaborating, hasilnya tempat pendidikan yang tadinya mau ditutup tidak jadi dan juga kemauan pemerintah Desa untuk membangun kerjasama yang baik dengan sekolah satu atap (satap) dengan fasilitas. Melalui forum selapanan, melakukan evaluasi terhadap APBDes. Mana yang tidak diakomodir menjadi ketahuan. Kasus temuan-temuan tersebut bisa dikomunikasikan ke Dinas terkait dan bisa mengintervensi kebijakan ke arah yang lebih baik.

Terlepas apa yang disampaikan, ada media sosial yang efektif dengan menafaatkan ruang-ruang regulasi, misalnya Puskesmas ada permenkes regulasi misalnya ada keterlibatan warga dalam Puskesmas, Puskesmas perlu didorong umpan balik dariwarga. Hal ini bisa menjadi ruang untuk memanfaatkan regulasi. Permendikbud tentang standar pengelolaan pendidikan menyebutkan, keterlibatan warga didalam perencanaan sekolah. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh warga.

Perumusan dan dialog terkait monitoring Kolaboratif dan kiprah para mitra The Asia Foundation berlangsung di Ballroom Lantai 3 Hotal Alila jala Pacenongan Gambir Jakarta Pusat selama 4 hari. Bagaimana peran mitra dalam menjalankan kiprahnya di masing-masing Kabupaten terinvensi.

Tentu harapannya, program yang usai bisa menjadi evaluasi dan berkelanjutan dari Kabupatan/kecamatan/Desa hyang menjadi intervensi program yang sudah didampingi selama satu tahun. Sehingga, pentingnya monitoring colaborative yang harus berjalan meskipun program sudah selesai dilaksanakan. Bagaimana meninggalkan bekas program yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga intervensi.

Dok.pribadi

Beberapa perubahan capaian dari program TAF dalam monitoring kolaboratif terkait partisipasi dan interaksi warga pada proses salah satunya menjadi tim penyusun RKP Desa dan PRJM Desa dalam berbagai aspek.  Sebagai contoh di wilayah Bantaeng Sulawesi Selatan.

1. Aspek Kesehatan

Di daerah Toya,  dalam bidang kesehatan mendapatkan 1/5 dari belanja Desa dengan mengalami peningkatan 100 persen meliputi Puskesdes, PMT, Honor Posyandu mendapatkan 515 juta ( tahun 2018)

di wilayah Rapoa juga mendapatkan 1/5 dari belanja Desa dengan mengalami peningkatan 60 persen meliputi biaya tenaga kesehatan, ambulans, bantuan alat untuk disabilitas senilai 322 juta ( tahun 2018)

di daerah Krueng Meuseugob mengalami 10 x peningkatan dan 20% belanja desa meliputi pembangunan Puskesde, layanan lansia, posyandu senila 168 juta ( tahun 2018)

2. Pemberdayaan

mengalami 5 kali peningkatan meliputi perlindungan anak buruh migran, kelompok rentan, pemberdayaan berbasis genderm bantuan modal perempuan miskin senilai 117 juta ( Tahun 2018)

3. Pendidikan dan sosial budaya

Melakukan sidang isbat dan bantuan moda perempuan dan disabilitas, adminduk, penambahan guru dan fasilitas PAUD senilai 279 Juta (Tahun 2018)