Mohon tunggu...
WAHID HASIM
WAHID HASIM Mohon Tunggu... Guru - Baca dan baca lalu tulislah

Guru

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Ijtihad Politik, Wajib Pilih Pemimpin Baik

28 Agustus 2024   15:48 Diperbarui: 28 Agustus 2024   15:48 132
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Berangkat dari keimanan lalu mencintai tanah air kemudian melahirkan tangung jawab merawat dan menjaga tanah air yang sudah diproklamirkan para founding father kita. Menjaga keutuhan NKRI dengan berpartisipasi memilih calon pemimpin yang diharap bisa menjaga stabilitas negara ini, terwujudnya pemerintah yang bisa mengantarkan rakyat adil dan makmur. 

Baik Pemilu maupun Pilkada adalah momen signifikan yang tepat untuk memilih dan menghadirkan para wakil rakyat dan pemimpin negara, daerah yang ideal. Kepemimpinan berkaitan langsung dengan kekuasaan - yang berarti tidak lepas dari pembahasan politik. Kekuasaan dalam Islam yang dapat mengantarkan kepada banyak kemanfaatan dan kemaslahatan - kekuasaan tidak bisa terlepas dari agama, sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi jiwa para politisi dalam mengkolaborasikan dengan semua kebijakannya. 

Para 'ulama menjabarkan pentingnya Islam berdampingan dengan kekuasaan, ad-Din wa sultan tauamaani, waqila addiin asasun wa sulthoonu haarisun famaa laa assa lahu famahduumun wa maa laa hati saya lahu fadloo i'un "Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Dikatakan pula, agama adalah fondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak berfondasi bakal hancur. Apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap." Hal ini juga senada denga yang telah dijelaskan oleh Hujjatu Islam Imam Al Ghozali, beliau mengatakan : "Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar (pondasi), sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa pondasi akan runtuh, dan pondasi tanpa penjaganya akan hilang."

Dalam pandangan Islam, politik tak sebatas berbicara terkait pemerintahan dan perebutan kekuasaan melainkan mengurus dan melayani setiap urusan masyarakat dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan memastikan kesemuanya itu berjalan dengan lancar. 

Pelayanan terhadap semua hajat hidup warga negaranya harus terpenuhi secara adil dan merata dan terlaksana dengan baik. Bidang ekonomi, kebutuhan sembako rakyat harus tersedia dan harga-harganya terjangkau serta pendistribusiannya harus merata, tidak terfokus pada satu wilayah saja - sementara di wilayah lain krisis dan harganya membumbung tinggi. Dalam bidang pendidikan, penguasa harus mendorong terwujudnya pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas, dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya. 

Penegakan hukum yang menjadi sorotan tajam juga harus ditegakan betul. Hukum jangan sampai tebang pilih - lawan politik dijerat hukum, dikriminalisasikan, sementara kawan-kawan politiknya dibiarkan terbebas dari jeratan hukum. 

Rakyat  lemah yang melanggar hukum meski ringan pelanggarannya, tak terkoneksi dengan penguasa - hukum ditegakan, sementara para konglomerat, kroni-kroni penguasa, yang merampok uang rakyat, menguras hasil bumi negeri dan bahkan menghilangkan nyawa rakyat kecil - hukum tumpul tak mampu menebasnya. Hukum oleh penguasa hanya dijadikan sebagai "legitimasi"  alat pembenaran atas arogansi dan kesewenang-wenangan kekuasaannya. 

Demokrasi - dimana kebebasan berpendapat dibatasi, siapapun yang menyuarakan kebenaran untuk kebaikan bangsa ini dibungkam, dianggap mengganggu stabilitas NKRI. Para ulama dan tokoh agama serta tokoh mayarakat tak dihiraukan ktitik dan sarannya. Teriakan mahasiswa dan komponen mayarakat lain yang menyuarakan suara rakyat diabaikan. 

Carut marutnya tatanan demokrasi di negeri ini, penegakan hukum yang tebang pilih,  tegak ke bawah dan tumpul ke atas, kesejateraan ekonomi rakyat yang tidak merata, biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal dan tak dapat terjangkau oleh semua lapisan mayarakat. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang makin merajalela dan mentradisi di hampir semua tingkatan - menuntut kehadiran para pemimpin alternatif yang bisa "mendandani" semua problem kebangsaan di atas.

Sudah saatnya menghadirkan penguasa yang dapat merealisasikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena  bagaimanapun, penguasa dan kekuasaan adalah kebutuhan yang sangat penting sebagai media yang menjamin dan melindungi pengimplementasian ajaran agama secara riil dalam kehidupan - yang sejatinya implementasi ajaran agama adalah nilai-nilai kebaikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. 

Menjadi kewajiban setiap warga negara untuk menentukan pilihannya kepada para pemimpin yang  terbaik, yang menjadikan agama sebagai panglimanya. Bila seluruh rakyat merasa bertanggung jawab atas baik butuknya penguasa, maka pilihan rakyat akan dijatuhkan pada pemimpin yang baik. Rakyat akan menyuarakan hati nuraninya dengan jujur, agamalah yang membimning hati nurani menjatuhkan pilihannya pada pemimpin yang baik. Dengan partisipaai semua rakyat memilih pemimpin yang terbaik, harapkan terwujudnya tatanan mayarakat berbangsa dan bernegara bukan hanya isapan jempol. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun