Mohon tunggu...
Sabri Leurima
Sabri Leurima Mohon Tunggu... Freelancer - Ciputat, Indonesia

Sering Dugem di Kemang Jakarta Selatan

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Massa Bayaran Diaktifkan untuk Serang KPK

15 September 2019   10:02 Diperbarui: 15 September 2019   12:48 170
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Independen dibajak, marwah dibunuh, orang-orang kontroversi di dukung pula hanya karena dapat duit buat sebungkus rokok dan nyayur besok hari.

Parahnya lagi dalam revisi Undang-undang KPK, point pelemahan semisal pembentukan Dewan pengawas KPK, Penghentian penyidikan untuk perkara yang belum selesai dalam waktu dua tahun, kemudian penyelidik dan penyidik yang nantinya menjadi aparatur sipil negara, dan masih banyak lagi yang sangat bobrok.

Presiden Jangan Lembek

Sehari sebelumnya, tiga pimpinan KPK, yakni Agus Raharjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif menyerahkan tanggun jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Jokowi. Dilakukan atas kegelisahan yang dialami KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang diharapkan rakyat Indonesia.

Hamburan upaya pelemahan melalui RUU KPK dan ketidaknyaman masyarakat sipil atas para Caping tentu ini bagian dari kegelisahan yang tidak boleh disembarangkan.

Masukan dan kritik publik menghantrakan penyerahan itu kepada Presiden. Bagaimana pun Presiden sebagai Pimpinan Negara harus mampu mencari jalan keluar jika ingin melawan dan memberantas korupsi. Juga tidak membiarkan KPK di huni oleh para penjahat.

Rezim otoriter akan membatas upaya untuk memberantas korupsi. Saya dan rakyat Indonesia tidak ingin mengatakan Presiden Jokowi itu otoriter. Namun bisa saja kata otoriter itu diucapkan bila Presiden Jokowi terus lembek dan gampang diseting.

Fasisme Italia pada era Musolini melanggenkan Korupsi sehingga penderitaan menyebar dimana-mana. Begitu juga Indonesia pada masa Orde baru, korupsi seakan tidak tercium baunya. Duitnya mengalir satu jalur ke Soeharto dan kroni-kroninya secara terstruktur  dan rapih.

Sekali lagi Presiden Jokowi tidak boleh lembek. Ini pinta rakyat yang sebesar-besarnya. Strong of power MR PRESIDEN harus diaktifkan untuk membiarkan KPK tetap independen dan sepakat memberantas korupsi sampai tuntas.

Rakyat Jangan Mau di Bentrokan

Saya merasa sedih ketika rakyat selalu menjadi korban tanpa habisnya. Dibikin bentrok demi duit gocap, paling besar cepee. Selepas itu dibiarkan nyari sendiri.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun