Selain mempertahankan Agus Matowardojo juga beredar nama Bambang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri  disebut sebagai calon kuat Gubernur Bank Indonesia berikutnya.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei 2018. Sejumlah nama pun mulai dikait-kaitkan bakal duduk sebagai Gubernur BI menggantikan Agus, diantaranya Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, hingga Bambang Brodjonegoro yang saat ini masih menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 Muhammad Chatib Basri. dari beberapa nama yang beredar, dua nama terakhir dianggap sebagai calon terkuat.
Sebenarnya Gubernur BI saat ini masih memliki peluang untuk menjabat satu periode lagi. Apalagi selama lima tahun dibawah kepemimpinannya Agus Marto dinilai mampu menjaga stabilitas dan indepedensi dan disenangi kalangan industri, keuangan dan investor yang ditandai dengan kondisi dan kegiatan ekonomi dan keuangan tetap stabil.
 Hal ini ditanai dengan tikngkat pertumbuhan ekonomi yang berada pada kisaran angka 5,1% tahun 2017 (lima besar tertinggi di duni), stabilitas rupiah yang terjaga, cadangan devisa yang tinggi, dan dana masuk ke Indonesia yang meningkat (mencapai Rp 138 triliun pada 2017 / 2016 yang mencapai Rp 126 triliun). Tapi situasi politik kadang tidak simetris dengan 'keberhasilan' dan bisa jadi memiliki pendapat lain.
Pemilik nama lengkap Agus Dermawan Wintarto Martowardojo itu dinobatkan sebagai Governor of the Year se-Asia Pasifik Timur pada tanggal 14 Oktober 2017 dari Lembaga Keuangan Euromoneyr, dengan Seremonial penyerahan penghargaan dilaksanakan di Washington DC, Amerika Serikat, pada sore hanya pukul 18.00 waktu setempat.
Prestasi yang dimiliki Agus Martowardojo, ketegasannya dalam memegang amanah yang seolah membuat 'pakem' atau 'fatsun' tersendiri terhadap setiap posisi yang (pernah) didudukinya, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit kerepotan untuk mencari pengganti yang tepat. Bukan saja karena raihan prestasi penggantinya harus memiliki kualitas yang setara atau lebih tapi juga karena factor politik ikut menentukan. Karena pemilihan Gubernur BI harus melalui FIt & Profer di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Meski termasuk dekat dengan Jokowi, bahkan sempat diisukan akan menjadi Cawapres Jokowi tahun 2014 lalu, namun yang mengangkat dan mengusulkan Agus Martowadojo menjadi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2013 adalah Susilo Bambang Yudoyono (SBY), Presiden kala itu. Termasuk ketika mengangkatnya menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2010. SBY adalah Pendiri dan Ketua Umum partai Demokrat, yang sepertinya sangat berharap kadernya, yang juga putera kandungnya Agus Harimurti Yudhoyono muncul kembali ke permukaan, secara Nasional.
Sebagai Petahana, Jokowi masih memiliki satu kesempatan untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kesempatan tersebut tentu tidak ingin di sia -- siakan. Semua potensi dan segala kesempatan harus dimanfaatkan dengan baik. Terlebih peta daerah pemenangan yang diharapkan seperti Peilgub DKI Jakarta dan Banten jatuh ke tangan 'oposisi'.
Jadi mau tidak mau, semua yang menjadi hak prerogatifnya harus dioptimalkan, termasuk posisi Gubernur Bank Indonesia. Secara kelembagaan, memang banyak anggapan bahwa posisi Gubernur BI tidak sementereng Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN maupun pimpinan kementerian lainnya. Namun, keberhasilan dalam menjaga moneter, meningkatkan kepercayaan public investor, membangun hubungan baik dengan lembaga keuangan luar negeri, dan lainnya dapat menjadi modal 'jualan' dalam pilpres mendatang. Dan itu harus dari orang 'dalam' Presiden.
Situasi seperti ini tidak terlalu menguntungkan bagi Jokowi, baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi politik. Terlebih tahun 2018 adalah tahun politik. Tahun pesta demokrasi besar, bukan saja karena akan dilangsungkannya perhelatan 'akbar' Pemilihan Kepala Daerah serentak di 171 daerah di Indonesia (17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten) yang dianggarkan akan menghabiskan dana sebanyak Rp 15,2 triliun (berpotensi tembus Rp. 20 triliun). Â Juga karena sangat dekatnya dengan tahun penentuan, yaitu tahun Pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2019. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pilkada serentak 2017 dan 2018 dapat menjadi amunisi pada Pilpres 2019 mendatang.
