Ancaman Politik Identitas

Politik Identitas dalam pemilu 2024 membayangi pluralisme yang selama ini menjadi modal utama melewati demokrasi, politik identitas acap kali menjual agama. Hal ini pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2016. Hingga saat ini politik identitas masih sering ditemukan, suka menista dan mengkafirkan umat agama lain, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang berbeda mazhab. Propaganda negara Pancasila adalah negara thogut, zalim harus diganti khilafah. Dan selalu memfitnah dan menghina pemerintah yang sah kerap disetir untuk mengadu domba antar anak bangsa.

Isu identitas dijadikan amunisi destruktif dalam kampanye-kampanye hitam, mengeksploitasi perbedaan agama, etnis, gender, bahkan ideologi, orientasi politik  identitas menekankan perbedaan (cebong vs kadal gurun) dalam menentukan pilihan politik.

Kemenangan Anies atas Ahok 2017 silam, media Arab berbasis di Doha, Qatar, Al Jazeera, menyebutkan, Ahok yang sedang "diadili karena penistaan" agama kalah dari Anies "setelah kampanye agama yang memecah belah". Dari penghitungan cepat oleh 10 lembaga survei, "gubernur Kristen di ibu kota Jakarta" kalah telak setelah "kampanye yang dimulai dengan perbedaan agama dan rasial di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia itu," demikian Al Jazeera, Rabu (19/4/2017). Banyak kalangan menilai kekalahan Ahok dan kemenangan Anies diartikulasikan dalam terminologi atau diskusi yang dikaitkan dengan masalah agama dan ras sebagai politik identitas yang mencederai demokrasi.

Fenomena politik identitas menurut penemuan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta meningkatkan praktik intoleransi di Indonesia. Burhanuddin muhtadi menyebutkan politik identitas marak terjadi di daerah kabupaten dan kota yang latar belakang masyarakatnya cenderung lebih heterogen. Hal itu tentu saja mendorong meningkatnya intoleransi di daerah-daerah tersebut. Saat momen-momen politik sentimen diatur sedemikian rupa sehingga ada persoalan berdasarkan perbedaan agama dan etnis yang awalnya baik-baik saja.

Sinyal berbahaya politik identitas dalam Pemilu ke depan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR 2022 di gedung MPR, Selasa (16/8/2022). Presiden berharap tidak ada lagi politik identitas dan politik agama dalam kehidupan berdemokrasi di Tanah Air. Kedewasaan dalam politik dan komitmen menolak politik identitas perlu disuarakan oleh elite politik, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi masyarakat di setiap tingkatan.

Teranyar isu politik identitas disinggung Sekretaris jenderal PDIP, Hasto Kristianto menegaskan pihak-pihak yang menggunakan senjata politik identitas adalah mereka yang minim prestasi dan karya. Elit politi yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengajukan dalam visi misi, KIB menekankan politik persatuan untuk menghindari politik identitas.     

Langkah positif dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menangkal polarisasi akibat politik identitas saat pesta demokrasi, Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk mencegah terulang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.    

Demokrasi Merosot 

Pesta demokrasi merupakan episentrum dari logika perayaan kebinekaan justru dalam satu dekade ke belakang diperhadapkan dominasi politik identitas dalam lanskap pertarungan kubu-kubu politik (Cebong vs kadal gurun). Dalam konteks ini, isu perbedaan agama dan etnik begitu rentan dan mudah ditelan mentah-mentah masyarakat. Paradoks demokrasi dipertontonkan kelompok-kelompok intoleran, radikal, dan ekstrem dalam proses pendewasaan demokrasi di Indonesia.  

Kampanye hitam mengeksploitasi sentimen perbedaan agama, suku, etnis, dan bahkan sudah pada tahap menyiarkan kebencian dan diskriminasi. Merosotnya demokrasi dapat mengancam nilai-nilai keadaban publik dan kritisisme dalam budaya demokrasi yang sedang kita bangun.

Pembiaran dan apa lagi pembenaran perilaku politik identitas akan mengancam eksistensi politik pluralisme kita. Perlu kesadaran dan langkah bersama guna memerangi bentuk ekspresi yang menghina nilai-nilai kebinekaan, segala bentuk intoleran, radikal dengan atas nama apa pun yang bahkan menjurus pada tindak teror dan kekerasan harus dilawan bersama seluruh anak bangsa.