Menimbang Keuntungan dan Kerugian Food Estate untuk Ketahanan Pangan Nasional

MENIMBANG KEUNTUNGAN DAN KERIGUAN FOOD ESTATE UNTUK KETAHANAN PANGAN NASIONAL 

 

 Fenomena kerawanan pangan kini menjadi perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, isu ini telah meningkat sejak tahun 2015 dan semakin memburuk akibat konflik Ukraina-Rusia serta pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Selain itu, praktik impor beras di Indonesia masih relatif tinggi. Dalam tiga tahun terakhir, tingkat impor beras terus meningkat sebesar 5-14 persen setiap tahun. Ditambah lagi, pemerintah telah menghapus subsidi pangan dan benih, sehingga subsidi pupuk juga mengalami penurunan. Hal ini menjadikan ketahanan pangan sebagai isu prioritas nasional.

Oleh karena itu solusi yang dilakukan pemerintah yaitu berupa program Food Estate, Prof. Muryani menjelaskan bahwa program food estate dapat mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Food estate adalah konsep pertanian berskala luas lebih dari 25 hektar yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Kehadiran program food estate sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan perlu mendapat perhatian dari pemerintah mengingat dampak yang ditimbulkannya.

"Melalui pengintegrasian pembangunan ketahanan pangan dan gizi, diharapkan kebutuhan pangan secara nasional maupun individual dapat terpenuhi. Kebutuhan tersebut dianggap terpenuhi jika pangan tersedia secara cukup, memenuhi kebutuhan gizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya," jelas dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Lingkungan itu.

Namun sejak dicetusnya program food estate banyak mendapat kritik karena dinilai gagal, Food estate bahkan terus dikritik oleh pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil preside (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau AMIN. Banyaknya kritik dan pro-kontra terhadap program ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa food estate, sebagai salah satu program unggulan pemerintah yang diklaim untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia, akan menimbulkan masalah lingkungan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan. Dampak positif dari program ini juga belum banyak dirasakan hingga kini.

Program yang membutuhkan biaya cukup besar serta fokus pelaksanaannya berada di lahan-lahan yang berstatus sebagai kawasan hutan, baik itu hutan lindung, hutan produksi, maupun kawasan areal penggunaan lain (APL), termasuk lahan gambut, menuai kritik dari berbagai pihak.

Salah satu contoh penerapan Food Estate adalah proyek pengembangan lahan pertanian di area tertentu yang dilengkapi dengan infrastruktur modern, teknologi pertanian mutakhir, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Program Food Estate dapat menjadi solusi atau bahkan menimbulkan tantangan yang perlu diperhatikan secara hati-hati, tentunya merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan pangan dan keberlanjutan ekosistem. Berikut beberapa kelebihan dan kelemahan dari program Food Estate :

Kelebihan Program Food Estate

• Kemandirian Pangan: Peningkatan Produksi untuk Memenuhi Kebutuhan
• Food Estate menjanjikan peningkatan produksi pangan yang signifikan. Dengan alokasi lahan yang luas dan teknologi pertanian modern, konsep ini berpotensi menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat di masa depan. Dengan menciptakan lahan pertanian yang terintegrasi dan efisien, Food Estate berupaya mendekatkan diri pada visi kemandirian pangan suatu negara.
• Menciptakan Lapangan Pekerjaan
• Proyek Food Estate dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor pertanian. Dengan peningkatan produksi, diperlukan tenaga kerja tambahan untuk merawat lahan, mengelola tanaman, dan mendistribusikan hasil pertanian.
• Diversifikasi Pertanian: Peluang untuk Pengembangan Berbagai Jenis Tanaman
• Salah satu hal menarik dari Food Estate adalah kemampuannya untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman dengan menggunakan lahan yang luas. Program ini memberikan kesempatan untuk menguji dan mengembangkan tanaman yang berbeda-beda. Ini tidak hanya tentang meningkatkan produksi beras atau jagung, tetapi juga memberikan peluang untuk menanam tanaman non-pangan seperti kelapa sawit, karet, atau tanaman bernilai ekonomi tinggi lainnya
  Kelemahan Program Food Estate
• Dampak Lingkungan: Potensi Kerusakan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati
• Kritik utama terhadap Food Estates adalah potensi dampak negatifnya terhadap lingkungan.Perkembangan kawasan pertanian skala besar dapat mengakibatkan kerusakan  ekosistem alam, seperti penggundulan hutan, degradasi lahan, dan perubahan pola hidrologi. Selain itu, perubahan besar dalam penggunaan lahan  dapat mengancam keanekaragaman hayati, mengurangi habitat alami spesies asli, dan mengganggu rantai makanan.
• Aspek Sosial: Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Keberlanjutan Sosial
• Food Estate seringkali menghadapi tantangan sosial yang dapat berdampa langsung pada masyarakat lokal, khususnya terkait pembebasan lahan. Penggunaan lahan yang luas untuk proyek-proyek tersebut dapat menimbulkan konflik dengan pemilik tanah dan, dalam beberapa kasus, penggusuran paksa masyarakat lokal dari habitatnya. Selain itu, program-program ini mungkin tidak sepenuhnya melibatkan atau memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dalam hal penciptaan lapangan kerja atau kesejahteraan ekonomi.
• Konflik Tanah dan Hak Asasi Manusia
• Implementasi Food Estate seringkali melibatkan konflik tanah, di mana masyarakat lokal kehilangan akses terhadap tanah mereka. Hak asasi manusia, khususnya hak petani dan komunitas adat, dapat terabaikan dalam proses ini.

Food Estate merupakan sebuah program yang dibuat untuk mengatasi permasalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan, manun progran ini banyak mendapatkan kritikan dan seing kali dinilai gagal, karena dalam menjalankannya membutuhkan biaya yang besar serta belum dirasakanya hasil dari kegiatan ini, namun kita juga harus mempertimbangkan mengenai dampak apa saja yang dirasakan dari program ini.