PSBB Kembali Menuai Konflik dengan Menteri

Sumpah Kaget dengan arah DKI Jakarta fokus penghentian penyebaran covid-19 dan Pemerintah Pusat fokus ekonomi sehingga publik menilai sering tumpang tindih kebijakan dan rawan terjadi konflik.

Berita  terpopuler di Megapolitan kompasiana paling sering dibaca konflik Gubernur DKI Jakarta dengaan tiga menteri. Berikut tiga menteri ekonomi Jokowi yang menilai PSBB DKI Jakarta bisa berdampak negatif pada perekonomian nasional. Pertama,  Airlangga Hartarto (Menko Ekonomi), kedua  Agus Gumiwang ( Menperin), dan ketiga Agus Suparmanto (Mendag).

Apakah menteri ini cerdas ya? Tentu mereka dari kalangan terdidik yang beroriantasi mengurus ekonomi. Apakah mereka berpikir komperhensif? tidak karena Jakarta benar-benar mengalami ancaman serius. 

Jakarta akan menjadi kota mati perekonomian dan mematikan penyebaran covid-19 seperti di wuhan, cina.wasalam... Lihat seramnya zona merah dan zona hitam di DKI Jakarta.

Kasus penyebaran covid-19 di DKI Jakarta (dinaskesehatan/istimewa)

Jika mobilisasi terus terjadi demi ekonomi, maka kita ingin mendapatkan lebih banyak penyebaran  virus Corona apalagi kebijakan bioskop dibuka sebagai salah langkah. Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin mengaku hanya bisa pasrah dan memilih banyak-banyak berdoa agar pandemi segera bisa ditangani.

"Kita juga mau ngomong apa? Ntar gini, ntar gitu, ntar masa transisi, balik lagi, sudah 5 kali, ya sudah lah pasrah aja lah, mau diapain coba, doa sih nggak berhenti-henti pada Allah ya. Itu sudah terjadi, kita tidak bisa berbuat banyak lah, udahlah," ujar Djonny kepada [detikcom]

Kita melihat Anies Baswedan mematikan penyebaran virus corona didukung oleh Gabungan Pengelola Bioskop, Dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait keputusannya melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu.

"Setuju. Perlu pimpinan tegas, Mohon agar pemerintah pusat tidak lagi seperti sebelumnya melakukan "tekanan" ke Pemda DKI demi politik. Ingat ini masalah nyawa manusia," Ucap Said Didu [rmol.id]

Grafik kasus harian positif Covid-19 di Jakarta sampai 11  september 2020. Tambahan kasus pada 10 september tertinggi sejak munculnya kasus pertama di Jakarta, melampaui puncak kasus diprediksi pada 30 September 2020 dekat dengan perayan G30SPKI. Jakarta telah memiliki pemimpin tegas untuk mencegah penyebaran covid-19. Rem ekonomi demi kesehatan Indonesia.

(Diolah dari tangkapan layar situs web corona.jakarta.go.id)

Tingkat kematian covid-192,7 persen dengan total meninggal 1365 orang, dari kasus secara total 51.285 orang yang sembuh 38.226 orang. Data kasus terkonfirmasi covid-19 dari kementerian kesehatan RI.

"Pertama, Airlangga Hartarto (Menko Ekonomi), Agus Gumiwang (Menperin), dan Agus Suparmanto (Mendag) seperti belum ngopi kepanjangan  ngobrol bareng menteri kesehatan RI. Kedua, Isu ini kontra produktif  atau sebagai pengalihan isu dari omnimbus law dan isu pelemahan KPK. Ketiga, Penambahan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta sudah diatasi Gubernur DKI Jakarta dengan tepat." Ucap Abdurrofi [kompasiana]

Sebuah kebijakan harus diambil berdasarkan data lapangan yang valid, warga jakarta yakin gubernur akan mengutamakan keselamatan daripada ekonomi, sampai sekarang belum diambil keputusan rem darurat berarti memang situasi dan kondisinya belum terpenuhi. Kita harus mengangkat isu yang lebih berbobot dan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara yang tertunda.

Bentuk tim pemindahan Ibu Kota Baru sudah ada, pembangunannya sebagai bukti keseriusan atas proyek tersebut pemerintah juga. Kini, proyek  Ibukota Baru ditunda padahal ini meningkatkan ekonomi juga. Ayo pemindahan ibu kota negara. Ya enggak akan beres kalau debat mulu dengan Anies Baswedan.

Referensi : 1, 2, 3, 4