Pilkada adalah tempat  rakyat  mengajukan  aspirasi,  bersosialisasi  dan menjalin relasi negara demokrasi. Dalam Pilkada  ini  dianggap  sebagai  cara  memberikan  mandat rakyat kepada pasangan calon tersebut untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata laksanan pemerintah yang baik atau good governance. Isu mengurangi risiko penyebaran dan cara kerjanya keamanan selama Pilkada menjadi penting
Mari kita telaah kritis berkaitan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini baru ada virus corona dan pelanggaran protokol kesehatan.
Kata Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Jangan sampai penyebaran kasus positif baru terjadi saat tahapan pilkada karena keselamatan dan kesehatan warga merupakan prioritas utama. [bisnis.com]
Risiko penyebaran kasus positif baru terjadi saat tahapan pilkada saat ini telah terjadi pengabaian dan pelanggaran protokol kesehatan. Sejumlah calon diduga sengaja mengumpulkan massa pada hari deklarasi pencalonannya. Hal itu sama disampaikan Jokowi saat membuka sidang kabinet tentang pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi di Istana Negara.
Kata Presiden RI Joko Widodo, Diberikan ketegasan betul. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini. Aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya sudah jelas sekali. Jadi ketegasan, Mendagri dengan Bawaslu biar betul-betul ini diberikan peringatan keras. [kompas.com]
Lembaga legislatif dan eksekutif Indonesia mengangkat isu sebagai pencegahan penyebaran kluster selama pilkada. Sejak hari  peringatan lembaga itu diabaikan, jumlah kasus positif Corona akan semakin bertambah dari hari ke hari. Ada pasien yang meninggal dunia, banyak juga yang sembuh tapi kasihan tenaga medis terus bekerja tanpa kenal lelah. Tolong bantu tenaga medis yang berjuang selama pandemi covid-19.(*)
Tegaknya Protokol Kedisiplinan Persepektif Asas Hukum
Masyarakat Indonesia lebih takut polisi dibandingkan virus corona apalagi denda 100 ribu lebih mahal dibandingkan harga masker yang harganya mulai dari 10 ribu. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya protokol kesehatan di Indonesia sesuai Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Polri. Penyidik senior KPK menjelaskan penting asas hukum dalam tegaknya protokol kesehatan.
Kata Penyidik Senior KPK Novel Basweda, Asas Hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar peraturan hukum konkret. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang sifatnya khusus dan yang sifatnya umum, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang sifatnya khusus. [KPK.GO.ID]
Masalah penyebaran corona maka harus digunakan peraturan khusus. Selain itu, Masyarakat bisa tertib dibuktikan tidak ada yang berani menerobos lampu merah, dan semuanya memakai helm serta memakai protokol kesehatan ketika ada polisi. Namun ketika polisi lengah mereka berani menorobos lampu merah, tidak memakai helm dan tidak memakai protokol kesehatan karena tidak ada polisi dan kepastian hukum.
Peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum dan penegak hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif di Indonesia.Â
Makna penting isu kluster pilkada menguju ketegasan dari Polri dalam memiliki suatu similarity (kesamaan)  dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni certainty (kejelasan).(*)
Faktor-Faktor Tegaknya Protokol Kesehatan Menurut Ahli
